Postingan
JAKARTA, Khatulistiwa news (12/05) - Harry Purwanto sedari SDR (Studi Demokrasi Rakyat) menyampaikan, Antara Anggaran dan Kinerja Kemhan ini seolah olah 'by pass'. Dimana, impor Alutsista itu tidak sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi lebih pada kondisi pemaksaan." Seperti, yang mestinya di Kementerian Pertahanan, akan tetapi mengapa langsung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ada apa ?," Ujarnya
Di samping itu, soal kewenangan Panglima, yang mana seakan tidak ber koordinasi dengan Presiden. Demikian ujarnya, saat diskusi publik bertajuk,' Antara Anggaran dan Kinerja Kemhan' dengan Yulis Susilawaty selaku Moderator yang diselenggarakan hari Jumat 12 Mei 2023. Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta Pusat.
Ungkapnya, pernah diskusi bersama dengan beberapa rekan aktivis'98. Dimana, di era Orde Baru, partai itu hanya tiga (3) dan pengusaha itu selaku pemilik modal. Kala itu, Soeharto melakukan pemisahan dimana fungsi pertahanan, partai politik, dan pebisnis. Akan tetapi, untuk sekarang ini nampak 'rancu'.
"Seperti misalnya, ada oknum menggunakan plat TNI/Polri. Ini membuat rancu. Maka itu, perlu ada pemisahan yang jelas," tukas Harry Purwanto, aktivis 98 FAMRED itu.
Hari Purwanto, Direktur eksekutif Studi Demokrasi Rakyat/SDR menyampaikan, sedari studi demokrasi rakyat (SDR) pernah melakukan penelitian jumlah alokasi pada tahun 2021 yaitu 9,3 persen dikarenakan Kemhan sendiri terbagi menjadi 3 matra, yaitu TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
Sebelumnya, SDR pernah merilis terkait pengadaan senapan serbu untuk AL prosedurnya hal ini kemungkinan ada dugaan oknum yang bermaen dan mencatut nama pak Menhan yaitu Prabowo Subianto.
" Pembangunan 2 kapal OPV pengadaan tahun 2020 ada 2 pengadaan, 2 anggaran yaitu dengan kode 406 kontaral 16 April 2020 1 T 79 M, dan 1 kapal lagi di bulan April 2020, dalam bulan april ada 2 kapal untuk pengadaan kapal, proyek sudah berjalan dan saat ini baru mencapai 25%, pembayaran 889M dan kapal kedua sekiatar 500 M," ujarnya khawatir
Diketahui, proyek ini mangkrak lantaran PT. Daya Radar utama ini pernah kasus dan Dirutnya pernah diperiksa oleh KPK yaitu Proyek pengadaan kapal di Beacukai sebesar 117 M dan Proyek di KKP senilai 161M, artinya PT ini pernah bermasalah tapi dimenangkan, ini sangat mengganggu kerja daripada Kemenhan, papanya.
Ungkapnya, Jangan sampai pengadaan Alutsista ini mangkrak yang dapat mengganggu kinerja Kemenhan, kita sayang dengan TNI sehingga kami berharap supaya jangan sampai ada oknum yang 'bermaen' dengan alutsista .
Jelas bila membahas Demokrasi kita ialah Pancasila. Itu, jelas di sila keempat ada menyebutkan perwakilan." Itulah, anggaran Disamping Alutsista, mesti dikritisi bersama juga Komcad. Ini (Komcad) kepentingan jika saat terdesak, maka itulah dimunculkan," ujarnya
Harry pun sampaikan Kasus kasus yang mana mesti diungkap, lalu kemudian juga revisi UU mesti dirubah. Jangan sampai dimainkan oleh Oligarki.
Sementara, pengamat Karyono Wibowo, merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute) katakan perihal indikasi penyimpangan dana pengadaan alutsista belum tentu akan mempengaruhi elektabilitas Prabowo Subianto yang mana diketahui jelang Pilpres 2024 mendatang bakal menjadi calon Presiden.
Memang, diketahui sebelumnya pada era tahun 2009 lampau, ungkap Karyono bahwa Partai berlambang Mercy sempat memenangkan Pemilu kala itu. Akan tetapi, meninggalkan beberapa korupsi seperti kasus Century, Hotel Atlit dan lainnya.
Ada stagnasi anggaran yang mana tadi, 80 persen mesti diperhatikan di kementerian pertahanan. Ada beberapa hal mesti ada pengawasan yang tegas tanpa pandang bulu. Hingga penggunaan anggaran bisa tepat sasaran dan sesuai target yang dicapai.
Peran dan fungsi BUMN, dalam ekosistem Industri Pertahanan Indonesia menunjukkan peran yang signifikan. Dimana, kemandirian Tekhnologi dan Alutsista." Di balik Impor itu ada 'pemburu rente'. Maka, itu perlu ada memaksimalkan lagi BUMN, agar lebih kuat," paparnya.(Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar