CBA : Mesti Relokasi dan Hapus Anggaran di Wajah APBN Gara gara Covid - 19, Target Pendapatan Turun 472.3 Triliun

JAKARTA Khatulistiwanews.com

Uchok Sky, Direktur Center Budget Analisys (CBA) menilai bahwa saat Covid-19 mewabah di Indonesia, APBN 2020 belum ada alokasi mengatasi penyakit global tersebut.  Walau alokasi anggaran ada, masih sedikit belum bisa mengatasi banyak rakyat yang terkapar kena serangan Covid 19. Demikian  memberikan pernyataan singkatnya, Jakarta. Selasa (7/4/2020)

Bahkan, ungkapnya bahwa rumah sakit Pemerintah atau rujukan yang ditetapkan oleh Pemerintah belum siap atau masih terbatas sarana dan prasarananya. Seperti misalnya, bed, ventilator, Alat Pelindung Diri (APD).

Sebelumnya, memang 'belum ada' yang namanya program covid-19 itu. Sehubungan itulah, membuat rumah sakit kewalahan hadapi banjirnya pasien Korona. Sementara, Keterbatasan sarana dan prasarana ini membuat Pemerintah relokasi APBN atau anggaran kementerian untuk ke program 'melawan' Covid 19, tukas Uchok.

"Bukan hanya APBN untuk segera melakukan relokasi anggaran. Pemerintah melalui kementerian dalam negeri juga ultimatum pemerintah daerah (Pemda) segera me relokasi anggaran APBD mereka agar membantu Pemerintah Pusat melawan covid 19," ulasnya.

Sebetulnya, kemuka Direktur CBA itu mengatakan mesti dicermati dan dicurigai relokasi anggaran di 'gembar gembor'in Pemerintah tak sepenuh untuk relokasi anggaran program melawan covid 19 ini.

Dalam hal ini, kemukanya tafsir pemerintah tentang relokasi anggaran bukan berarti sebagai arti pemindahan anggaran dari satu program ke program lain. Relokasi anggaran bisa diartikan sebagai penghapusan program dan anggaran itu.

"Relokasi atau penghapusan anggaran di Kementerian memang harus dilaksanakan Pemerintahan Jokowi. Karena penerimaan negara alami penurunan drastis. Target pendapatan negara hanya sebesar  Rp 1.760,8 triliun. Nilainya bahkan turun jadi Rp 472,3 triliun sedari sebelumnya sampai Rp 2.540 triliun," bebernya.

Dengan target pendapatan turun sebesar Rp.472.3 Triliun, menandakan banyak anggaran dan program Kementerian akan dihapus, bukan direlokasi alias dipindahkan anggarannya melawan covid 19."Sekarang sudah jelas, adanya relokasi anggaran di beberapa Kementerian bukan dipindahkan ke program melawan Covid 19, namun sepertinya harus dihapus anggaran Kementerian. Karena pemerintah tidak mampu mencapai target pendapatan sesuai dalam APBN 2020," ungkapnya.

Ternyata yang menjadi korban atas relokasi anggaran ini, bukan hanya pihak Kementerian. Kemungkinan Pemerintah berencana untuk tidak memberikan atau bahkan memotong pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi fasilitas para pejabat yang "wow" dan mewah lupa dipotong.

Selain itu, seperti pemerintah lebih mengutamakan anggaran untuk Pembiayaan utang di tahun ini daripada tetek bengek yang lainnya. Dimana pembiayai utang membengkak menjadi Rp 852,9 triliun. Dari sebelumnya hanya Rp 307,2 triliun.

Jadi dari gambaran ini, sudah jelas Toh ? Tidak mungkin pemerintah menerapkan kebijakan 'Lockdown'. Karena anggaran tidak punya. Pusing mereka mikirin sumber pendapatan APBN, tukasnya.

"Maka untuk hindari tanggungjawab  Lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu, diserahkan kepada Pemda masing masing. Biar Pemda Berikan biaya atas penerapan PSPP, bukan pemerintah pusat," Tandasnya.(Nic Red)