AEPI : Bukan Debat Utang, Pemerintah Mesti Terapkan Politik Kencangkan Ikat Pinggang

JAKARTA,khatulistiwa News.com.
Pengamat Ekonomi Politik, Salamuddin Daeng mengemukakan bahwa sudah pasti Pemerintah Jokowi tdak akan sanggup membayar utang jatuh tempo tahun ini senilai kurang lebih Rp.  450 Triliun. Demikian kata pengamat ekonomi politik yang juga merupakan Direktur AEPI itu memberikan pernyataan singkatnya dirilis pewarta. Jakarta, Jumat (5/6/2020)

Hal tersebut, ungkap Daeng disebabkan karena seluruh penerimaan pajak dan PNBP bakal 'ambruk'. Konon, bahkan jauh dibandingkan target ditetapkan APBN.

"Pemicunya adalah ambruknya harga minyak dan komoditas serta pelemahan konsumsi," ulas Daeng kembali.

Sementara itu, menurutnya sumber keuangan yang diharapkan bakal diperoleh dari pinjaman dalam mata uang asing baik itu dari pasar keuangan maupun dari multilateral dan bilateral sudah tidak dapat diharapkan. Dibarengi, peringkat utang pemerintah sudah negatif turun dari invertment grade dan stabil.

"Lalu, sumber utang dari dalam negeri kian menipis. Soalnya, dana bank sudah lama tersedot ke dalam Surat Utang Negara (SUN). Demikian juga dana publik seperti dana haji, dana asabri, dana Jamsostek, dan taspen, dana perusahaan asuransi seluruhnya telah disedot sejak lama ke dalam SUN," timpalnya.

"Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya. Jadi mau dapat utangan dari mana ?Sudah tak ada lagi," tukas Daeng.

"Usaha pemerintah untuk meminta BI membeli obligasi pemerintah di pasar perdana tampaknya tak akan berani dilaksanakan secara penuh. BI tak akan berani karena masih tersandera dengan masalah obligasi akibat BLBI dan Century yang mewariskan beban luar biasa besar pada APBN yang mesti dibayar pemerintah ke BI tiap tahun," tuturnya.

Maka itulah, lanjut Daeng menyampaikan,"Boro boro pemerintah mau menolong BUMN yang juga tengah kolaps akibat utang menumpuk, pemerintah tak akan sanggup. Utang pemerintah dan BUMN sekarang sekitar Rp. 12.000 triliun. Amblas dah! Rencana anggaran yang dibuat menteri keuangan adalah hanyalah karangan bebas yang dibuat di 'atas lutut' tanpa pijakan dan asumsi yang jelas. Akibatnya setiap hari dan jam rencana itu berubah ubah," bebernya.

"Lantas, bagaimana tidak disimpulkan sebagai APBN karangan ngawur," kata Daeng.

"Pemerintahan menargetkan utang bruto senilai Rp 1600 triliun, naik Rp 500 triliun dari target APBN dalam Perpres 54 tahun 2020. Darimana dan siapa mau kasih utang sebesar itu. Lagipula kalau dapat bagaimana membayarnya ? Utang yang ada sekarang saja meski dalam situasi normal tidak bisa dibayar," imbuhnya.


Lebih lanjut, Daeng pun menyampaikan kalau ada yang lebih ngawur lagi ada apakah APBN mau digunakan untuk menolong beberapa perusahaan atau korporasi yang memesan suntikan dana. Hal itu akan menimbulkan resiko berlipat ganda lagi.

"Soalnya, penggunaan dana hasil pajak yang sudah tipis untuk menolong korporasi adalah tindakan konyol. 'Koncoisme' dalam pemanfaatan APBN melanggar nilai moral, kaidah kaidah universal dalam pengelolaan anggaran publik," ujarnya mengingatkan.

Untuk itulah, situasi terkini menurut Daeng bisa ditarik kesimpulan sekarang adalah pemerintah gagal angaran, tak ada jalan keluarnya.

"Gagal anggaran berarti goverment shutdown, pemerintahan bubar. Memang belum pernah terjadi, belum ada pengalaman sejarah pemerintah bernasib seperti ini. Kekuasaan begitu besar, hasil dari Perppu No 1 tahun 2020, tapi kantong pemerintah kempes tak bisa membiayai kekuasaannya," paparnya.

"Seharusnya, pemerintah menempuh politik 'ikat pinggang'. Lalu, membubarkan kementerian dan lembaga selama ini hanya memboroskan anggaran dan tak jelas pekerjaannya. Seperti, Kementerian Kemaritiman dan invetasi, dan kementerian serta lembaga lain yang tidak diperlukan sama sekali oleh rakyat. Kalau tak mau politik kencangkan ikat pinggang. Maka cara kemplang utang boleh dicoba," tandas Daeng memungkas pernyataan singkatnya.(Nico)