Postingan
Jakarta Khatulistiwa News,- (05/03) - Belum lama ini polemik terkait penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) menjadi pembahasan yang cukup pelik, khususnya untuk wilayah propinsi yang berada paling Timur Indonesia, Papua yang dikenal dengan julukan sebutan 'Bumi Cenderawasih'.
Sehubungan dengan informasi yang beredar dan berkembang selama ini, bahwasanya Dana Otsus 'gagal' penggunaanya. Kemuka Hardin, perwakilan DPW BPI KPNPA RI asal wilayah Papua melontarkan sembari mempertanyakan kembali yang gagal di mana dan di era kepala daerahnya siapa ?, Ungkapnya penuh tanda tanya kala di wawancarai wartawan medi cetak, elektronik dan online. Jakarta, Rabu (03/03)
"Sejujurnya dari kami mewakili dari Papua pertanyakan itu..," Timpal Hardin
Pemuda asal Papua itu menyampaikan selaku perwakilan Ketua BPI KPNPA RI propinsi Papua bahwa penggunaan anggaran Otonomi Khusus sejauh ini bahwa Gubernur Papua sudah turunkan ke kab/kota 80 - 20 %, jelasnya menerangkan.
Sebagaimana diketahui, kemukanya menegaskan,"BPI KPNPA Papua, sudah bekerja sesuai SOP (Standard Operasional Prosedure) lembaga dalam pengawasan anggaran negara. Berkaitan dengan penggunaan anggaran dana Otsus, bahwa Gubernur Lukas Enembe hingga Klemen Tinal. Yang dikenal program 'Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera'." imbuh Hardin.
Sementara, ungkapnya bahwa pembagian dana Otsus Papua sebesar 20 persen untuk dikelola oleh Pemprov Papua dan 5 persen diperuntukan untuk lembaga ke agamaan dan ormas lainnya di Propinsi Papua.
"dana Otsus Papua sebesar 20 persen untuk dikelola oleh Pemprov Papua dan 5 persen diperuntukan untuk lembaga ke agamaan di Propinsi Papua, dimana ada juga untuk kepentingan masyarakat dan organisasi lain," ujar Hardin.
"Bisa dibuktikan, jika bicara dan tidak tahu kondisi Papua. Maka tidak akan bisa. Kami mengawasi dan monitoring mengenai anggaran di Papua. Nah , untuk informasi yang beredar terkait dana Otsus Papua 'gagal'. tentu saja itu hoax," pungkasnya (Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar