Postingan
JAKARTA,Khatulistiwa news.com- (06/10) - Di Meksiko, sejumlah puluhan politisi terjerat Pandora Papers bahkan jumlah total penduduk Meksiko yang bermunculan di Pandora Papers sepuluh kali lebih besar dibandingkan nama nama yang muncul di Panama Papers yang diterbitkan pada tahun 2016. Disebutkan, seperti diungkap oleh ICIJ lembaga internal yang berkantor di Amerika menyebutkan Pandora Papers, membuka dan menyembunyikan harta mereka untuk menghindari Pajak.
Sebelumnya, siang tadi berkisar 12 siang tadi, di depan gedung Merah Putih KPK RI berlokasi di Rasuna Said, sempat aktivis mengatasnamakan Jaringan aktivis ProDem (Pro Demokrasi) berupaya menyuarakan 'Usut Tuntas Pandora Papers' adanya dugaan dua nama Pejabat Menko Kemaritiman dan Menko Perekonomian. Terkait informasi bocoran skandal pajak dan money laundry, di dalamnya ada kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak.
Korlap aksi, Syarif Hidayatullah mengatakan,"Ironi disaat pandemi, ketika ekonomi rakyat dan negara sedang terpuruk, utang negara menggunung, korupsi merajalela, besarnya defisit keuangan negara, dan pendapat negara dari pajak jauh dari target, sedangkan rakyat jadi korban penghisapan, dibebani berbagai pungutan pajak. Sementara, para menteri atau pejabat negara justru menghindar membayar pajak, bahkan disinyalir melakukan kejahatan pencucian uang (money laundry) di negara suaka pajak."
"Pasca Panama papers, muncullah kedua nama ini. Mereka adalah menteri. Menko lagi, dimana Luhut dan Airlangga Hartanto. Membuat kaget rakyat Indonesia," ujarnya.
Di depan masyarakat, diketahui acapkali bagaimana mereka bicara efisiensi, negara yang lebih baik. Dimana dibahas di persoalan cangkang ini.
"Kami aktivis, sedari orde lama, orde reformasi mengetahui banyak orang tak tersentuh hukum. Dimana para pendiri bangsa, dimana di mata konstitusi, kemerdekaan adalah tempat berkumpul, berkata dan lisan. Ga perlu takut. Sebelum reformasi 98 kita sudah menjalankan hal hal seperti ini. Sesuai UUD45 kita jalankan," ujarnya.
Disayangkan memang, sebelumnya siang tadi pukul 12 an siang kala pendemo berupaya berjalan menuju ke depan gedung KPK nampak beberapa perangkat aksi di amankan, seperti kelelawar hitam dn sempat dihalau pula beberapa oknum orang tak dikenal, berperawakan tegap dan berkulit hitam.
Atas peristiwa tersebut, Muslim Arbi selaku aktivis senior yang turut serta hadir di KPK menceritakan kalau dirinya ke lokasi untuk berpartisipasi dengan teman teman dari Prodem dengan tema Pandora Papers dengan tema menangkap Luhut Binsar dan Airlangga Hartanto. Demikian utaranya menjelaskan pada wartawan saat diwawancarai, Jakarta. Rabu (06/10)
Arbi berkata,"Sangat disayangkan aksi tersebut gagal dilakukan dikarenakan dihalau sejumlah orang tak dikenal. Semestinya, aksi seperti ini ditanggapi oleh KPK dan teman teman dari Polisi menjaga dan melindungi aksi," Paparnya.
Lantaran, aksi ini untuk menyampaikan aspirasi, menyangkut dugaan nama dua pejabat negara Menko Kemaritiman, Luhut Binsar serta Menko Perekonomian , Airlangga Hartanto.
"Bilaperlu KPK pro akif dan mengundang, bukan hanya aksi di jalanan saja, tapi teman teman dari Prodem ataupun penggiat anti korupsi mestinya di dengar aspirasinya. sehingga aksi nya dianggap gagal dikarenakan dihalau oknum oknum tidak jelas itu," Tukas Arbi mengemukakan.
Imbuh Arbi menambahkan penjelasannya,"Kami dari Rumah Guntur49, saya dari elemen Gerakan Perubahan, meminta KPK untuk segera meng klarifikasi. mengapa aksi dari teman teman Prodem ini dihalau," ujarnya.
Soalnya, setau Ia, Polisi ini mengawal konstitusi, mengawal demokrasi, dan mengawal penegakkan hukum.
Namun, jika polisi membiarkan, ini tanggungjawab Kepolisian RI untuk aksi pemberantasan korupsi di depan gedung KPK. maka itulah digelar acara (di halaman Rumah Kedaulatan Rakyat Guntur49) di sini tadi, ujar Arbi.
Yang jadi pertanyaan selanjutnya, Ungkap Arbi ialah kenapa ada aksi dan ada penghalangan ? padahal jelas, ada polisi ditugaskan menjaga.
"Ini lah yang menyebabkan aksi ini gagal. aksi jam setengah dua belas, saya datang jam 1 siang. namun aksi tidak ada. karena ada penghalauan, jangan jangan ini adalah orang orang suruhan. yang mana orang orang disebut di dalam pandora papers tersebut," Tudingnya
Padahal, ungkapnya ini adalah penyampaian aspirasi yang dilindungi dan dijamin oleh UU, dimana dalam UUD'45 pasal 28 ayat e, maupun dalam uu penyampaian pendapat nomor 9 tahun 1999, mengenai kebebasan berpendapat dan menyampaikan di muka umum.
Perlu diketahui, Pandora Papers sebenarnya hampir sama saja dengan Panama papers. Dimana, kedua bentuk bisnis yang sama saja, bisnis mengemplang pajak (menghindari pajak). ini uangnya di investasikan, dimana orang orang tersebut tempat mengumpat.
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) berhasil mengungkap skandal keuangan ratusan politikus dan pejabat tinggi negara. Mereka disebut-sebut ketahuan merahasiakan harta mereka melalui badan usaha di luar negeri alias offshore company.
Data tersebut mengklaim ada 35 pemimpin negara yang ketahuan memakai perusahaan offshore, termasuk Raja Abdullah II dari Yordania. Situs ICIJ kini sudah diblokir di negara tersebut.
Penggunaan jasa offshore bukan sesuatu yang ilegal. Akan tetapi, offshore telah identik dengan mencuci uang, suap, aliran uang mencurigakan, menghindari pajak, hingga berbagai masalah lainnya.
Masalah menghindari pajak ini dinilai merugikan negara-negara miskin, sebab bendahara negara jadi kesulitan mencari dana untuk infrastruktur seperti membangun jalan, rumah sakit, dan sekolah.
Dokumen ini melingkupi data 50 tahun, kebanyakan berasal dari 1996 - 2020. Jumlah yang terkuak dua kali lebih besar ketimbang investigasi Panama Papers lima tahun lalu. Beberapa pemimpin negara namanya diklaim disebut di Pandora Papers, yakni Raja Abdullah II dari Yordania, Perdana Menteri Patrick Achi dari Pantai Gading, Perdana Menteri Andrej Babiš dari Republik Ceko, kemudian presiden Ekuador, Kenya, dan Gabon, dan mantan presiden El Savador, Panama, Paraguay, dan Honduras.
Senada dengan Muslim Arbi, di lokasi yang bersamaan Paskah Rianto kemukakan dirinya sempat menyesal, datang ke Jakarta. Rencana mau ikut demo ke KPK, namun terlambat.
"Di Jakarta, dekat dengan kekuasaan pusat, namun mereka berani melakukan pelanggaran terhadap lembaran produk hukum tersebut. Sebenarnya, ini sudah lama. Mereka tidak ada malunya. Apa hanya dengan kata Tangkap Luhut, Tangkap Erlangga. Ini kan hanya kasuistis, namun hukum itu untuk semua orang. Justice for all," cetus nya.(Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar