Postingan
Selat Panjang,Khatulistiwa News, (12/12) - Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil, S.H, masih belum mau menjawab terhadap program barunya (viral) mengatasi kelebihan sampah di Kepulauan Meranti, Riau, yang dimanfaatkan untuk mengurangi abrasi pantai.
Dimana sebelumnya program Bupati yang terkenal mengatasi kelebihan sampah TPA Gogok, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kepulauan Meranti, untuk membenteng gelombang selat Malaka yang menyebabkan abrasi dan dibendung dengan sampah ini telah mendapat tanggapan beragam. Ada yang "memuji?" dan banyak yang mengktitik karena program ini tidak ramah lingkungan.
Apalagi saat ini warga disektar lokasi penguburan sampah dipinggir Pantai Mekong, Tebingtinggi Barat, Kepulauan Meranti, Riau, tersebut sudah resah dengan bau busuk dan nelayan mengeluhkan jaring mereka setiap hari dapat kantong plastik kresek, hal itu setelah pohon kelapa sebagai benteng gelombang tak mampu menahan ratusan Ton sampah dipinggir pantai Mekong tersebut.
"Konfirmasi pak bupati... Sampah membendung gelombang di pantai Mekong sudah hanyut kelaut dibawa gelombang... Warga juga mengaku mulai resah dengan bau busuk setiap hari... Apa selanjutnya program bapak mengatasi ini... Makasih," demikian konfirmasi yang dikirimkan via keterangan pers diperoleh wartawan. Minggu (12/12/21) pagi, namun belum dijawab.
Sebelumnya juga beberapa kali dikonfirmasi terkait kasus sampah di pantai desa Mekong, H. Muhammad Adil, tidak pernah merespon berbagai konfirmasi yang disampaikan media ini, saat dilaporkan Yayasan lingkungan hidup "Anak Rimba Indonesia (ARIMBI)" ke Dit Reskrimsus Polda Riau Adil pernah menjawab "Jooos".
Dari pantauan Tim ARIMBI dilokasi Pantai Mekong tersebut, sekitaran pantai mulai terlihat sampah plastik sebahagian hanyut kelaut, dan bau busuk sampah cukup menyesakkan hidung. Bahkan pohon kelapa sudah mering tak tahan gelombang.
Melihat kondisi ini Kepala Suku Yayasan ARIMBI, Mattheus. S, kembali angkat bicara dan dia berharap proses hukum terhadap laporan pencemaran lingkungan hidup di Mapolda Riau ini agar segera ditutantaskan.
Tentunya hal itu beber Mattheus, "dalam upaya menunjukkan kesiapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin kelompok negara G20 pada tahun depan akan tenodai kalau sampah ini hanyut kelaut Selat Malaka".
"Program tersebut jerlas bertemakan "Bangkit Bersama, Bangkit Lebih Kuat", nah pak Jokowi selaku Presiden yang dipercaya memimping G20 itu tentunya akan ternodai dengan program Pemerintah daerah yang tidak ramah lingkungan," kata Mattheus.
"Ingat pak Bupati Adil, pak Jokowi mengatakan inklusivitas dan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan akan menempati urutan teratas dalam program utama yang akan dijalankan pemerintah Indonesia pada 2022 nanti," ulas Mattheus.(Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar