Sekjen Gerakan HMS Nilai Upaya Satgas BLBI Kembalikan Hak Rakyat Belum Optimal

 

JAKARTA-Khatulistiwa News-  (21/01) - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho menilai Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam mengembalikan hak rakyat dari para obligor belum bekerja secara optimal. Demikian pernyataan singkat Sekjen Gerakan HMS dirilis wartawan khatulistiwanews.com pada hari ini, Jakarta. Jumat (21/01)

Hardjuno berharap mereka bekerja lebih optimal lagi supaya target Rp 110 triliun tercapai.

" Kita harap Tim Satgas BLBI bekerja lebih optimal lagi dan harus mempunyai strategi yang jitu agar uang negara yang diperoleh lewat fasilitas BLBI itu dapat dikembalikan ke negara," ujar Hardjuno

Lanjut Hardjuno mengatakan kerja yang tidak optimal ini terlihat dari uang atau Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) dan aset berupa tanah hingga saat ini hanya senilai Rp 9,82 triliun. 

" Padahal, Tim Satgas BLBI ini telah efektif bekerja dalam waktu yang cukup lama  sekitar tujuh bulan," Kata Pria muda yang keseharian berprofesi Advokat itu.

Lantaran itulah, jikalau kita berbicara soal target, belum terpenuhi. Angka Rp 9,82 triliun ini belum mencapai 10% dari target Rp 110 triliun. Ini belum signifikan. Tujuh bulan ini, berapa biaya yang sudah dikeluarkan. Kan tidak sedikit. Jangan sampai ada anggapan masyarakat, Satgas BLBI tidak bekerja, ungkap Hardjuno

Hardjuno mengakui bahwa, Tim Satgas BLBI ini masih punya ruang dan waktu untuk mengejar angka Rp 110 triliun ini. Pasalnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor VI tahun 2021, masa berlaku sejak Keppres ditetapkan, yakni pada 6 April 2021 dan akan bertugas hingga 31 Desember 2023 mendatang.

Namun, Tim Satgas BLBI tetap harus meningkatkan kinerja karena uang APBN dipakai untuk membiayai Tim Satgas BLBI sangat besar sekali. Sementara, hasil yang dicapai Satgas BLBI ini tidak signifikan." Saya minta Satgas BLBI ini untuk memompa lagi kerja tim. Apalagi, masa tugas Satgas BLBI ini sangat terbatas," ujarnya.

Lebih lanjut, Hardjuno pun berharap agar Pansus BLBI DPD RI mengawal kerja Satgas BLBI ini. Hal ini penting agar hasil yang didapatkan sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Saya minta Pansus BLBI DPD RI harus melakukan supervisi atas kinerja Satgas BLBI ini agar target angka Rp 110 Triliun ini bisa dicapai, pungkas Sekjen Gerakan HMS, Hardjuno.(Niko)