Postingan
JAKARTA, Khatulistiwa news (13/10) - Aktivis Fahri Lubis angkat bicara dan menanggapi pernyataan sekjen PDI - P Hasto Kristiyanto yang sempat mengemukakan dan menyebut Jokowi punya hak penuh untuk melakukan reshuffle. Dia mendukung Jokowi mengevaluasi menteri yang tidak patuh sembari menyinggung 'menteri antitesa', ujarnya memberikan keterangan singkat pada hari Kamis (13/10/2022), sore hari. Jakarta
"Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy yang dipimpinnya untuk rakyat. Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden," demikianlah kata Hasto, dikutip dari media.
"Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," lanjut Hasto.
Ungkap Fahri, langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres dinilai berpotensi membuat kadernya kena perombakan (reshuffle) dari jajaran Kabinet Indonesia Maju itu merupakan satu hal yang lumrah dan wajar sebagai Negara Demokrasi.
Alangkah naif nya, apa yang disampaikan oleh sekjen PDI- P tersebut, ujarnya
Dirinya pun paham bahwa sesuai amanat konstitusi, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan mengganti para menteri menteri - nya,
Namun, mengenai deklarasi Partai Nasdem mendukung salah satu capres hal yg lumrah sebagai negara demokrasi, jadi apabila presiden mengambil langkah me- reshuffle Menteri yang berasal dari partai Nasdem selama ini telah mengabdi secara total mendukung dan menjalankan visi misi Presiden RI.
" itu satu hal yang naif dan dorongan dari sekjen PDI - P tersebut hanya berdasarkan emosional dan tidak proporsional apalagi masa jabatan presiden tinggal 2 tahun lagi dan menghadapi krisis di dalam negeri dan juga global tindakan gonta ganti menteri, bukan merupakan solusi bahkan menjadi preseden buruk bagi demokrasi di negara ini," tukasnya
" Setahu saya pak Jokowi, Presiden RI sudah sangat paham dan mengerti kinerja para menteri menteri nya yang telah bekerja berdasar kompetensi berbasis kinerja profesionalisme," ujar Fahri
Untuk itu, Diharapkan di masa akhir para menteri kabinet Indonesia bersatu, dan tetap solid. Sehingga Presiden RI tidak diintervensi oleh pihak pihak yang mementingkan kepentingan kelompok dan golongan semata. Tapi kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan yang ada, pungkasnya.
Di lain pihak,"Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden. Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," ujar Hasto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022) beberapa waktu lalu, Kisar pukul 14.00 wib
Meski demikian, Hasto menyebut Jokowi punya hak penuh untuk melakukan reshuffle. Dia mendukung Jokowi mengevaluasi menteri yang tidak patuh sembari menyinggung 'menteri antitesa'.
"Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy yang dipimpinnya untuk rakyat. Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden," kata Hasto.
"Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," lanjutnya.(Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar