Haris Azhar : Komnas HAM Mesti Mengkoreksi Kinerja G20 di Bali

 

JAKARTA, Khatulistiwa news (20/11) - Menurut Haris Azhar sampaikan, Komnas HAM mesti meng- Koreksi kinerja G20 di Bali. Soalnya, dalam proses pelaksanaan KTT G20, ada mahasiswa yang diintimidasi hingga wanita asal Cimahi, bahkan diamankan aparat. Padahal, di lokasi Mereka melakukan aksi untuk menyampaikan narasi kritis terkait G20.

Ungkap tokoh penggiat HAM dan Pro Demokrasi Haris Azhar katakan demo tersebut menyuarakan suara mereka yang dipinggirkan, terangnya saat diwawancarai wartawan. Jakarta

Diketahui, Puncak pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi The Groups of Twenty (KTT G20) dirangkai dengan meriahnya acara welcoming dinner mewah nan meriah di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali, pada Selasa (15/11/2022) malam lalu. 

Namun, di balik kemewahan pelaksanaan KTT G20, ada mahasiswa yang diintimidasi hingga wanita asal Cimahi yang diamankan aparat.

Sebanyak tujuh orang mahasiswa diamankan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali. Para mahasiswa itu diamankan di Jalan PB Sudirman, Denpasar, Bali, karena memasang spanduk yang intinya mengkritisi pelaksanaan KTT G20.

Karena itu, ungkap Haris Azhar berharap, Komnas HAM mesti meng Koreksi kinerja G20 di Bali, kemukanya. Jakarta, Ahad (20/11/2022)

" Itu sebenarnya G20, perwakilan dari 20 negara. Namun, dimana perwakilan dari sipilnya. Mestinya S20 saja," celotehnya menimpali

Mahasiswa yang memasang spanduk penolakan KTT G20 hingga berujung diamankan di Kantor Satpol PP Provinsi Bali akhirnya buka suara. Mereka mengaku melakukan aksi tersebut sebagai bagian dari penyampaian narasi kritis.

Komunitas masyarakat sipil yang mewakili C20 (Civil-20) mengkritisi keputusan para petinggi G20. Dalam mengesahkan Pandemic Fund (Dana penanganan pandemi).

Kritik itu disampaikan karena G20 tidak melibatkan masyarakat sipil. Dalam berdiskusi mengenai dana penanganan pandemi.

“Ini adalah kritik keras dari kita, dari semua program sudah banyak yang gagal. Karena tidak melibatkan komunitas masyarakat sipil, tidak menggunakan prinsip kesetaraan,” ujar Koordinator Vaccine Access and Health Working Group, Agung Prakoso.

Dana penanganan pandemi yang diluncurkan pada Minggu (13/11/2022) dinilai tidak melibatkan masyarakat sipil dalam proses diskusi.

Pandemic fund ini, menurutnya bahkan tidak melibatkan partisipasi masyarakat sipil," Termasuk, hari ini saat peluncuran dari pandemic fund sendiri Civil-20 tidak mendapatkan tempat dan akses melihat langsung pertemuan tersebut,” ujar Dia, sebelumnya.(Niko)