Upaya Jegal dan Goyang Anis Prabowo Presiden, Mengarah pada Krisis Kepercayaan Masyarakat

 

JAKARTA, Khatulistiwa news (04/11) - Diawali semenjak pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan oleh lembaga antirasua KPK RI dan sampai dengan pelantikan Heru menjadi Gubernur DKI Jakarta, Pakar Hukum senior Elvan Gomez menilai dan melihat gestur ada upaya penjegalan agar Anis tidak dapat tempat menjadi Presiden

Ditambah lagi, ungkapnya begitu juga sedari calon calon dari umat Islam lainnya, seperti AHY, Muhaimin nampaknya juga  mulai dicari cari kesalahan hukum masa lalu.

Namun, di satu sisi, terjadi begitu pula gerakan oposisi di luar parlemen juga menaikan serta meningkatkan elektititas dan popularitas Anis Bawesdan di masyarakat. Begitu juga sikap  jokowi, yang awal mendukung Ganjar Pranowo melalui Projo nya sekarang biduk itu sudah berubah ke Prabowo Subianto. Demikian ujar bang Elvan, sapaan akrab aktivis senior yang dikenal sebagai pengamat hukum yang juga merupakan Direktur lembaga NSEAS itu. Jakarta, Jumat (04/11/2022)

Lantaran itu, paparnya maka tidak heran koalisi Pemerintah maupun Oposisi pemerintah melakukan 'coling down' dalam politik pemilu dan Pen-capresan. 

" Dan yang paling terlihat gestur PKS dan partai PPP. situasi ini, sebenarnya petiturnya sudah terlihat dari kebijakan politik  dikotomi pemerintah Jokowi dan Menhan dalam menghadapi situasi global dunia. Seolah, terjadi berbeda cara pandang terhadap sikap politik Indonesia terhadap Cina dan Amerika serta barat dan Rusia," jelasnya.

Elvan Gomez pun mengemukakan, terutama dalam pembelian alusita, masalah Indopasifik dan Laut Cina Selatan." Seolah, Prabowo Subianto memainkan politik pertahanannya terlepas dari Komando Jokowi," ujar Gomes wakil rektor UNCOK (YAPERTI)

Gomez menilai situasi ini, merupakan  strategi yang jitu kembalinya dwifungsi TNI dalam pecaturan politik nasional, di mana situasi dwi fungsi ini sudah lahir sejak awal kemerdekaan, terutama pada  agresi Belanda ke 1 dan 2 pada saat kekosongan Pemerintah tahun 1948 sampai 1949.

Dimana Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dipimpin Jendral Sudirman, bersama Hasbulah mengisi kekosongan  pemerintah tersebut, Begitu juga pada era 1965 sampai dengan 1967 TNI bersama ormas Islam terutama HMI dan partai islam bersama sekber Golkar mengisi kekosongan pemerintah. Hal tersebut, dikarenakan krisis kepercayaan masyarakat, lahirlah Nawaksara dan Supersemar.

Dan jika dilihat dari gestur dan politik saat ini koalisi Islam akan bersama TNI menghasilkan Supersemar jilid 2, karena  ini langkah terbaik untuk kembali ke UUD 1945 dan kedaulatan rakyat, serta hal ini pernah terjadi di tahun 1948 sampai 1949 dan periode 1965 sampai 1967 dan sampai pemilu 1971, tegas Gomes menutup pernyataan singkatnya.(Niko)