Gambaran dan Menghitung Lanscap Estetika Kepemimpinan Nasional, Inilah Kata Mantan Komisioner Komnas HAM

 

JAKARTA, Khatulistiwa news (22/01) - Muhammad Nurkhoiron S.Sos, M.Si mengkritisi, perihal penegakan hukum di Indonesia yang menjadi salah satu program Nawacita nya Pemerintah yang telah dua (2) dekade ini, semenjak tahun 2014 silam. Khoiron katakan Di era pemerintahan ini memang dirasa olehnya ada penurunan di era pemerintahan Jokowi (red : Joko Widodo)

Demikian ujarnya saat diwawancarai, usai hadir di acara diskusi seni dan pameran seni rupa mengambil tema bertajuk,'Menggambar dan Menghitung: Neraca Lanscap Estetika Untuk Kepemimpinan Nasional.' yang digelar oleh Komunitas Darmin di bilangan DurenTiga, Pancaroan Jakarta Selatan. Sabtu (21/01/2023)

Sebut Khoiron, di era Pemerintahan Joko Widodo semenjak tahun 2014 hingga saat ini, terjadi pelemahan seperti misalnya, ungkap Mantan Komisioner Komnas HAM periode tahun 2012 itu pun katakan, baik dalam hal memberikan pendapat, bahkan ada Ormas yang di bubarkan.

Kemudian, banyak sekali buzzer atau influencer yang terlibat untuk membela kepentingan rezim Pemerintah. Dalam rangka menghadapi kelompok kelompok yang kritis, bahkan mendukung rezim yang saat ini," Demikian ujarnya, angkat bicara dan mengkritisi

Dalam konteks 'rule of law' pun, nampak mengalami pergantian UU KPK dinilainya nampak menunjukan pelemahan di dalam tingkat struktur internal KPK.

" Lalu, penataan institusi Kepolisian yang mencuat saat Kasus Sambo," paparnya.

Lanjut Khoiron katakan Harapannya, di tahun 2024 ke depan mesti mendorong Pemimpin yang lebih memperhatikan pembangunan pembangunan Sosial. Paradigma bukan seperti yang saat ini lebih menekankan pertumbuhan ekonomi.

Lebih mengutamakan memperhatikan welfare state, lebih memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat. Dimana memperhatikan kualitas pendidikan, keadilan sosial, akses yang setara bagi semua kelompok di lini sosial, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan dan seterusnya.

Itulah kekuatan yang perlu didorong di era kepemimpinan berikutnya. Maka itulah, untuk menjadi seperti itu, mesti ber-Organisasi di kalangan masyarakat sipil. Jadi ke depan bisa bargain dan bernegosiasi dengan pemerintah untuk melakukan perubahan, pungkasnya.(Niko)