Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu : Perlindungan dan Kesejahteraan Wartawan Ditingkatkan

 

JAKARTA, Khatulistiwa news (17/01) - Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu, SH, MS katakan, Kemerdekaan pers yang merupakan pilar demokrasi menjadi sangat penting dihormati. Penegakkan kemerdekaan pers membutuhkan dukungan dari semua pihak. Kerja multistic stakeholders, dan perlu didukung oleh masyarakat yang berani dan terbuka, pemerintah yang terbuka dan akuntabel, juga penegak hukum yang responsif," ujar Ninik yang sebelumnya terpilih menjadi anggota Dewan Pers Periode 2022-2025 dari unsur masyarakat tersebut. Jakarta, Selasa (17/01/2023)

Menurut Ninik menyampaikan, jikalau dilihat sepanjang Tahun 2022 dalam pengamatan dengan pers kita ada situasi kemajuan, tapi juga ada situasi stagnasi kemajuan.

Dari rekan rekan, yang memiliki semangat tinggi untuk mendirikan perusahaan pers harus disertai dengan kemampuan untuk menyejahterakan karyawan, serta penguatan kompetensi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional. Ini selaras dengan paradigma keberlanjutan media yang juga menjadi perhatian Dewan Pers akhir-akhir ini, ucap Ninik.

Lebih lanjut, Ninik juga mengimbau kepada komunitas pers nasional untuk menjunjung tinggi etika dan bekerja penuh integritas bersama sama memerangi konten yang tidak bertanggung jawab serta memecah belah, dan berdampak buruk bagi masyarakat.

Menurut Ninik, hingga saat ini belum ada mekanisme yang dapat memastikan insan pers mendapatkan perlindungan negara.

”Ke mana mereka melapor, bagaimana perlindungan sebagai saksi maupun korban, hak atas pemulihan, hak atas kebenarannya. Ini menurut saya masih stagnan, belum bergerak. Kita semua memiliki kepentingan untuk mengawal,” tutur Ninik saat konferensi pers secara tatap muka dan juga disiarkan langsung di channel YouTube 

Berbagai standar regulasi untuk menjamin agar dalam pemberitaan adalah pemberitaan yang berpedoman pada kode etik jurnalistik, perusahaan pers yang memiliki standar perusahaan pers yang profesional, dan kita memiliki para wartawan yang juga memiliki kredibilitas tinggi.

Saya kira itu bukan satu capaian yang mudah tetapi inilah fakta bahwa ini bagian dari kemajuan yang sudah dilakukan oleh seluruh insan yang punya komitmen pada kemerdekaan regulasi yang menjadi dasar penyelesaian kasus-kasus.

cuman yang lain selain soal standar perusahaan standar pendidikan bagi kompetensi wartawan standar bagi pendataan perusahaan pers, dan penguatan-penguatan kapasitas yang kami lakukan.

Tentu ini satu capaian yang kita lakukan pada periode sebelumnya dan yang terakhir di Tahun 2022.

Meskipun demikian, teman-teman pers yang saya hormati kita juga ada kondisi stagnasi stagnasi ini. Terutama terkait dengan penyelesaian kasus-kasus Yang dilaporkan ke penegak hukum.

Seperti misal, 2 tahun yang lalu ada pelaporan penyerangan dan bahwa ketika kondisi ini tidak segera diselesaikan memicu keberulangan pada kasus yang sama. Kemarin, juga terjadi pada radar, lalu teman kita sedari Tribun Medan yang juga diserang, ujar Ninik

" Hal yang seperti ini kita sangat berharap ada penyelesaian yang lebih tuntas begitu. Dan saling menguatkan hal lain yang menurut saya juga masih memerlukan adalah karena ini bagian dari stagnasi menurut saya adalah soal perlindungan pada kesejahteraan teman-teman wartawan.

Sampai dengan saat ini belum ada mekanisme yang memastikan bahwa kawan-kawan yang bekerja di dunia pers itu mendapatkan perlindungan dari negara ke mana mereka melapor. Baik juga bagaimana perlindungan sebagai saksi maupun korban hak atas pemulihannya hak atas kebenarannya ?

Menurut Ninik, masih stagnan belum bergerak dan kita semua punya kepentingan untuk melakukan penawaran satu hal lagi yang menurut saya juga masih stagnan adalah upaya melakukan 

Upaya melakukan revisi terhadap undang-undang ITE, memiliki potensi yang cukup besar kriminalisasi terhadap kerja kerja jurnalis dan mudah-mudahan ini nanti juga menjadi bagian dari kemasan kita ke depan, kata Ketua Dewan Pers Ninik(Niko)