Postingan
SULAWESI SELATAN, Khatulistiwa news (03/07) - Telah dilaksanakan sidang pada hari senin (03/07/2023) Pukul 10.30 Wita bertempat di ruang sidang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas I Makassar, dihadiri oleh Majelis Hakim.
Kasipenkum Kejati Sulsel, Soetarmi SH MH menjelaskan, agenda sidang sesuai berita Acara Tanggal 26 Juni 2023 yaitu mendengarkan Keterangan Ahli yang akan dihadirkan oleh Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar untuk Pembayaran Tamtiem dan Bonus/Jasa Produksi Tahun 2017 s/d 2019. Senin (03/07/2023)
Akan tetapi, Terdakwa H.Haris Yasin Limpo
dan Terdakwa Irawan Abadi melalui Penasihat Hukurmnya menyatakan hari ini belum
dapat menghadirkan Ahli sehingga Ketua Majelis Hakim menunda persidangan dengan
memberikan sekali lagi kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Ahlinya
yang diagendakan pada Persidangan berikutnya minggu depan yakni hari Senin Tanggal
10 Juli 2023.
Lebih lanjut, Kasipenkum Kejati Sulsel menjelaskan, Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan menyatakan Terdakwa H. Haris Yasin Limpo dan Terdakwa Irawan Abadi telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan
Dana Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Makassar Untuk Pembayaran
Tantiem Dan Bonus/ Jasa Produksi Tahun Sampai Dengan Tahun 2019 Dan Premi
Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2016 Sampai Dengan
Tahun 2019 dengan dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Rl
Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-
Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor :
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-
1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang
Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-
Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor :
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-
1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Adapun, ungkap Kasipenkum Kejati Sulsel Soetarmi katakan, bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menginisiasi
penggunaan Dana PDAM Kota Makassar untuk Pembayaran Tantien DAN Bonus/Jasa
Produksi Tahun 2017 S.D Tahun 2019 DAN Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota
DAN Wakil Walikota Tahun 2016 S.D Tahun 2019.
" Perbuatan Terdakwa akibatkan kerugian keuangan daerah kota Makassar khususnya PDAM kota Makassar dengan nilai total sebesar Rp. 20.318.611.975,60. (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus
Sebelas Ribu Sernbilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen)," pungkas Soetarmi (Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar