Pengamat Mr Kan: Penyetaraan Ijasah SMA Gibran Palsu Termasuk Perbuatan Memalsukan Surat, Ancaman Pidana 6 Tahun

 

JAKARTA. Khatulistiwa news (12/11) - Di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap Gibran. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden. Kemarin malam, pada Rabu (11/11) 2026 

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah mengundurkan diri dari jabatannya. Anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan wapres kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (11/11).

Sementara, di Legislatif, total anggota mengusulkan HMP sebanyak 120 dari delapan fraksi menyatakan HMP

Diketahui, usulan HMP tersebut menjadi perkembangan politik penting karena membuka ruang bagi DPR untuk menyampaikan sikap kelembagaan terhadap persoalan yang melibatkan Wakil Presiden.

Merespon peristiwa tersebut, Pengamat Politik dan Hukum Tata Negara, Mr Kan sampaikan, Apabila Gibran punya kesempatan untuk melawan di PTUN atau PK di MA pun Gibran tidak memiliki bahan bukti konkret ( Novum ) untuk melakukan perlawanan.

Selain itu, Menurut Mr. Kan menjelaskan, sebab sesungguhnya Gibran tidak memiliki ijazah SMA dari dalam negeri maupun ijazah SMA dari luar negeri serta Gibran juga tidak memiliki ijazah S1 yang dia Gibran sempat mengakui bahwa dia lulusan kuliah dari Inggris, namun ijazah S1 kuliah dari luar negeri yang dia akui itu tidak pernah ada

" Surat penyetaraan bahwa Gibran sudah disetarakan tamat SMA sederajat itu adalah surat PALSU ( perbuatan memalsukan surat yang merugikan orang lain itu ancaman pidana penjara 6 tahun )," pungkas Mr.Kan (Niko)