Masyarakat Harus Memiliki Kekuatan Penyaluran, JAKI : Perkuat Kuasa Rakyat Melalui Badan Partisipasi Warga

 

JAKARTA,Khatulistiwa News-  (18/01) - Masyarakat sudah sepantasnya mesti memiliki kekuatan penyalurannya melalui Badan Partisipasi Warga yang ditetapkan menjadi Badan Tetap di MPR, demikian kata Direktur Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional) , Yudi Syamhudi Suyuti menyampaikan.

Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) menegaskan masyarakat memiliki hak politik langsung di setiap pengambilan keputusan dan kontrol negara melalui parlemen.

Direktur Eksekutif JAKI, Yudi Syamhudi Suyuti menuturkan masyarakat harus memiliki kekuatan yang penyalurannya melalui Badan Partisipasi Warga yang ditetapkan menjadi Badan Tetap di MPR.

Atau paling tidak pembentukan badan tersebut ditetapkan MPR melalui Ketetapan MPR atau TAP MPR, ujar Suyuti.

Kata Direktur Eksekutif JAKI menjelaskan dalam konteks kelembagaan, parlemen merupakan lembaga perwakilan, yang sebenarnya MPR merupakan representasi lembaga keterwakilan yang didalamnya terdapat DPR dan DPD (menurut UUD Hasil Amandemen).

" Namun, Lembaga Parlemen tersebut harus diperkuat untuk melengkapi sila kelima Pancasila. Yakni, keadilan seluruh rakyat menjadi puncak dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Hal itu, tidak terlepas dari lembaga parlemen sebagai representasi keterwakilan rakyat di dalamnya," ujar Suyuti.

Sehubungan itu, rakyat warga bukan saja mampu memiliki kekuatan kontrol negara secara legal. Namun, terlibat dalam keputusan - keputusan politik negara seperti pembuatan UU, pemberian sanksi, resolusi atau keputusan-keputusan negara lainnya.

" Tentu diatur melalui mekanisme sesuai koridor. Hingga tetap dalam konteks memperkuat sistem negara, agar tidak terpecah dan terjadi pemisahan diri dalam wilayah nasional negara," ucapnya.

Paparnya menjelaskan, mekanisme tersebut terlaksana, maka semuanya akan terkontrol, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif hingga kelompok - kelompok bisnis.

" Sementara, dalam konteks ekonomi, sosial dan politik partisipasi warga akan mendorong tercapainya titik temu dari arus bawah ke atas (bottom up) dan dari atas ke bawah (top down)," kata Direktur Eksekutif JAKI tersebut.

Sedangkan, lanjut Yudi, dalam konteks keamanan, akan terbentuk keamanan warga melalui partisipasi warga. Sehingga, dengan Partisipasi Warga yang solid, maka dengan sendirinya sila ketiga Pancasila yang mendasarinya akan berjalan sekaligus.

" Hal ini akan mendorong stabilitas nasional berkelanjutan yang pendekatannya adalah Partisipasi Rakyat Warga. Dampaknya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kekuatan demokrasi sekaligus kekuatan kelima dasar negara kita, Pancasila," tandas Suyuti memungkas. (Niko)