Pernyataan Ketua Umum SPEE FSPMI Terkait Aksi Buruh di PT Yamaha Music Merugikan Investasi

 

BEKASI, JAWA, Khatulistiwa news (23/06)— Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI), Abdul Bais, menanggapi pemberitaan sejumlah media yang menyebutkan bahwa aksi buruh di PT Yamaha Music menimbulkan kerugian miliaran rupiah dan mengancam hengkangnya investor ke Vietnam atau Thailand.

“Aksi yang dilakukan buruh adalah bentuk perjuangan menuntut hak normatif, bukan tindakan yang merugikan investasi,” tegas Bais. “Jangan dibalik logika masalahnya. Yang membuat investor lari bukan karena buruh bersuara, tetapi karena ada persoalan ketenagakerjaan yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian.”

FSPMI menegaskan bahwa aksi lanjutan di PT Yamaha Music dilakukan karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ketua dan sekretaris serikat pekerja di perusahaan tersebut. Buruh menuntut agar PHK tersebut dibatalkan dan para pengurus dipekerjakan kembali.

“Justru jika persoalan ini tidak diselesaikan, iklim usaha akan semakin tidak sehat. Kami ingin investasi yang berkelanjutan dan berkeadilan, bukan investasi yang membiarkan buruh diperlakukan semena-mena,” lanjut Bais.

FSPMI juga mengungkapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan anjuran resmi agar manajemen PT Yamaha Music mempekerjakan kembali pekerja yang di-PHK. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan RI juga menyatakan bahwa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dijadikan dasar PHK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami menyesalkan pernyataan pihak-pihak yang mem-framing dengan melihat kerugian materiil tanpa mengungkap akar persoalan. Aksi buruh adalah mekanisme demokratis yang sah dan dilindungi undang-undang. Dalam negara hukum, tidak ada demokrasi tanpa kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat,” tegasnya.

“Kami tidak anti-investasi. Kami justru memperjuangkan agar investasi di Indonesia tunduk pada hukum, menghormati hak-hak buruh, dan menciptakan hubungan industrial yang adil,” tutup Bais. ( Niko)