BERITA TERKINI

Prabowo Tegas Atas Penerapan Pasal 33 UUD45, Kusnadi Pejuang Tambang Rakyat: Peluang Akses Masyarakat Kelola Sumber Daya di Tanah Adat Soal Konsesi Tambang CPM

 


PALU,Khatulistiwa news (16/11) - Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan pengelolaan kekayaan alam kepada negara kembali membuka harapan masyarakat lingkar tambang Poboya, Kota Palu.


Warga berharap semangat penerapan Pasal 33 UUD 1945 dapat menjadi pintu masuk untuk memperjuangkan penciutan konsesi tambang PT Citra Palu Minerals (CPM), sekaligus membuka ruang pengelolaan tambang rakyat.


Pernyataan tersebut mengemuka setelah Presiden Prabowo menghadiri acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada 14 November 2026


Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menegaskan komitmennya terhadap penerapan Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana menjadi cita-cita para pendiri bangsa.


Sikap Presiden tersebut dipandang sebagai upaya mengembalikan Hak Menguasai Negara (HMN) atas sumber daya alam, termasuk mineral strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.


Pengelolaannya diharapkan tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kemakmuran rakyat.


Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, komitmen tersebut diharapkan turut mendorong pengelolaan sumber daya alam, khususnya emas, agar memberikan manfaat sebesar 70 persen bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.


Koordinator Rakyat Lingkar Tambang Poboya, Kusnadi Paputungan, menyambut positif sikap Presiden Prabowo.


Dirinya optimistis penerapan Pasal 33 UUD 1945 dapat menjadi dasar untuk meninjau kembali konsesi kontrak karya PT CPM di Poboya yang mencapai sekitar 27 ribu hektare, demikian ujarnya usai dihubungi oleh awak media via hubungan selular, Senin (16/11) 2026


Lebih lanjut, Kusnadi sampaikan, perjuangan masyarakat saat ini berfokus pada permintaan penciutan lahan seluas 246 hektare tanah ulayat adat Poboya yang masuk dalam wilayah konsesi perusahaan. Jika dibandingkan dengan total luas konsesi, lahan tersebut hanya sekitar 0,9 persen.


Kusnadi menjelaskan, tuntutan penciutan tersebut memiliki tiga landasan utama, yakni yuridis, historis, dan filosofis.


Dari sisi yuridis, masyarakat merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 serta UU Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.


Regulasi tersebut, sebagaimana dikemukakan Kusnadi, memuat pengakuan dan pemulihan hak ulayat masyarakat adat, pembatasan penguasaan tanah, serta redistribusi tanah bagi warga negara.


Sementara dari sisi historis, pegunungan Poboya merupakan tanah leluhur yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun.


Jejak sejarah tersebut, menurutnya, masih dapat ditemukan melalui keberadaan kuburan lama serta penamaan sejumlah lokasi adat, seperti Vavolapo, Vatutempa, Barako, Rano Dea, Vunga, dan Pomene.


Adapun alasan filosofisnya berkaitan dengan tuntutan keadilan dalam pengelolaan sumber daya mineral, terutama emas. Kusnadi menilai masyarakat Poboya dan lingkar tambang harus memperoleh kesempatan yang setara untuk merasakan manfaat kekayaan alam di wilayah mereka.


Nilai keadilan di Poboya hanya bisa didapat apabila dilakukan penciutan, karena diperoleh akses pengelolaan sumber daya oleh perusahaan dengan warga secara bersama-sama," tuturnya.


Aktivis 98 tersebut menilai selama penciutan belum terealisasi, masyarakat akan terus menghadapi persoalan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adat mereka.


Sebagai tindak lanjut, Kusnadi mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto dan Badan Pengaturan Reforma Agraria Nasional (BRAN) di Jakarta. Surat tersebut akan memuat tuntutan sekaligus sejumlah dasar pertimbangan masyarakat terkait penciutan konsesi PT CPM.


Dirinya pun juga mengajak pemangku adat, masyarakat Poboya, dan seluruh warga lingkar tambang untuk memanfaatkan momentum kebijakan Presiden Prabowo dalam memperjuangkan hak masyarakat.


Kusnadi berharap perjuangan tersebut dapat berujung pada penciutan wilayah konsesi dan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga masyarakat memiliki akses legal untuk mengelola sumber daya mineral di tanah leluhur mereka.


Dengan demikian, harapan masyarakat Poboya bukan sekadar mendapatkan kembali sebagian wilayah adat, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengelolaan kekayaan alam secara adil dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat setempat.(Niko)

Khatulistiwa News Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Gambar tema oleh Bim. Diberdayakan oleh Blogger.