Postingan
JAKARTA, Khatulistiwa news (05/05) - Saat peringatan MayDay kemarin, Presiden Prabowo menyampaikan pesan kuat akan menghapus outsourcing. Pesan impresif dan lantang ini layak diapresiasi dan perlu segera ditindaklanjuti.
Mulai saja dari Perusahaan BUMN dulu Pa Presiden. Hapuskan praktik outsourcing dari perusahaan plat merah ini.Perusahaan Negara harus beri contoh terbaik untuk ini. Meski belum mewujud dalam bentuk Perpres ataupun Inpres, inisiatif BUMN-BUMN penting untuk memulainya. Mencontohkan ke usaha swasta (private) dalam upaya penghapusan outsourcing itu sebagai bentuk KEPATUHAN kepada Presiden.
Mengapa dimulai dari BUMN ? Ada dukungan kuat soal ini dari perjalanan kasusnya. Selain itu, kepemilikan negara di bumn juga mayoritas sehingga mampu mengontrol orientasi kepentingan publiknya. Dalam hal ini, kewajiban atas penyediaan pekerjaan layak bagi kemanusiaan.
Presiden sudah punya niat baik, panggil Meneg BUMN lalu jalankan seluruh keputusan rapat-rapat negara yang dihasilkan di DPR, Kemenaker maupun KemenBUMN. Risalah dan poin rapat dari sejak tahun 2013, pastinya sangat terdokumentasi dengan baik disana.
Implementasinya cuma menunggu "titah" Presiden saja kala itu. Dan ketika saat ini, pesan penghapusan outsourcing tersampaikan ke publik, kami yakini, Presiden pertaruhkan pernyataan nya itu di hadapan publik. Dan pastinya bukan retorika.
Jikasaja, upaya menghapus outsourcing di BUMN tak terwujud, maka di sektor perusahaan swasta bisa tak digubris. Abai.
GeberBUMN siap mengkawal soal penghapusan outsourcung di BUMN ini. Praktik outsourcing dominan dilakukan di bumn-bumn seperti PLN, Pertamina dan Telkom, juga PT Pelindo dan lainnya. Sepanjang yg kami kawal soal isu ini khususnya dari sejak 2013, praktik outsourcing masih terus berjalan dan abaikan hasil putusan rapat rapat negara soal outsourcing tersebut. ( Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar