Postingan
BOGOR,Khatulistiwanews.com.
Kembali, di bilangan kompleks kediaman Almarhum Kiai Kholiq Soetardjo alias Aula Eyang Apih di RT 02 RW 10 Desa Cilebut Timur, Kampung Petahunan, Bogor, Rabu (13/5/2020,) Gerakan HMS Center menggelar Bakti Sosial. Di lokasi, turut hadir beberapa orang tokoh nasional serta Dokter Ahli Herbal yang merupakan Ilmuwan Kedokteran Holistik. Seperti Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, Dewan Pembina Gerakan HMS, Lily Wahid , Bendahara Umum HMS Center, Drs. Pambudi Pamungkas Karyo serta Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center, Dr Ir D`Hiru, MMD, MM.
Diketahui, sebelumnya HMS Center menggelar kegiatan di beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bogor, Tangerang, Tasikmalaya dan Banten. Dalam Baksos ini, HMS Center membagikan 3500 paket Jamu Herbal Kenkona kepada warga yang terdampak Covid-19 di Cilebut, Bogor.
Rencana pemerintah melakukan 'relaksasi' Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) supaya kegiatan perekonomian di masyarakat selama masa pandemi Covid-19 tetap berjalan terus menuai kritikan. Di sela acara Baksos, Ketua Umum HMS Center, Hardjuno Wiwoho angkat bicara seraya mengkritik secara tajam menyebutkan perihal diatas, bahwasanya relaksasi ini semacam karpet merah bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China untuk bebas masuk Indonesia.
Faktanya, beberapa waktu lalu saat penerapan PSBB dan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, TKA asal negeri ginseng ini diberi privilege (keistimewaan_red) masuk Indonsia.
“Ini jelas tidak adil. Di satu sisi, aturan PSBB begitu ketat untuk rakyat sendiri, di sisi lain justru longgar bagi orang asing. Jadi, jangan sampai muncul kesan, relaksasi memberi ruang atau semacam karpet merah bagi TKA China. Sebab, sudah banyak bukti dan laporan adanya TKA China yang terus masuk ke Indonesia melalui bandara atau pelabuhan di luar Jawa,” tegas Hardjuno di sela-sela Bakti Sosial (Baksos)
Pelonggaran PSBB ini agak aneh. Soalnya, berdasar grafik pertumbuhan kasus positif covid-19 ini, belum ada petunjuk yang dapat membenarkan hadirnya kebijakan relaksasi. Meski, kurva penyebaran virus mulai melandai."Perubahan kebijakan yang begitu cepat, bantah-bantahan antar lembaga negara atau kementerian, kebingungan terkait anggaran yang dibutuhkan dalam mengatasi pandemi, membuat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada keseriusan pemerintah,” terang Hardjuno, yang kesehariannya berprofesi Pengacara itu.
Lanjut Ketum Gerakan HMS Center menilai, relaksasi ni mengkonfirmasikan kegagapan pemerintah menghadapi wabah virus ini. Apalagi, kebijakan pemerintah ini tanpa dasar yang kuat.
Seharusnya jelas Hardjuno, pemerintah tidak terburu-buru mengumumkan rencana relaksasi PSBB ke publik. Karena rencana pelonggaran PSBB ini lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya."Jadi, alangkah bijak jika perubahan kebijakan didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kesehatan,” ulasnya.
Justru relaksasi ini membuat makin masifnya persebaran virus corona ke daerah. Hal ini menguatkan dugaan bahwa pemerintah tidak mempunyai grand desain penanganan virus corona.
“Sepertinya, pemerintah sudah kehabisan akal dalam mengatasai wabah Covid-19,” jelasnya.
Sementara, Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal meminta pemerintah melakukan kajian secara komprehensif terkait rencana relaksasi PSBB.
Hal ini penting gar tujuan utama utama penerapan PSBB, yakni menjaga nyawa, keamanan, dan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud.
“Pelonggaran PSBB harus dikaji secara matang. Jangan grasa grusu. Pertimbangkan keselamatan rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Mantan Kapuspen Kejagung ini mengimbau aparat keamanan yang bertugas di daerah perbatasan bersikap tegas dan ekstra ketat dalam mengawasi arus kendaraan dan orang yang keluar masuk, terutama berasal dari negara pandemic virus Corona seperti China.
Ketegasan aparat sangat penting agar pelaksanaan PSBB berjalan sesuai dengan harapan.
“Pemerintah harusnya membatasi pergerakan warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia, sebagaimana pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri dengan PSBB. Jangan diberi ruang kelonggaran sedikitpun,” Tandasnya.(Nico)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar