Postingan
JAKARTA,Khatulistiwa News (09/01) - Direktur Eksekutif ETOS, Iskandarsyah menjelaskan bahwa selalu konsultan politik, dirinya dengan kendaraan ETOS telah mengikuti sebanyak kiranya Pilkada 78 hingga 80 Pilkada. Berdasarkan hasil riset, sebanyak 58 Pilkada menang, berdasarkan survey itu menang. Demikian jelas direktur eksekutif lembaga survey politik Etos, kala diwawancarai di awal perbicangan di Bilangan Cibubur, Jakarta Timur, Ahad Sore (09/01)
Ungkapnya, Etos berusia hampir lebih dari sebelas tahun, jelas Iskandarsyah, yang merupakan jebolan kampus negeri di Bandung juga aktivis gerakan 98 kala era Orde Baru
" Segala sesuatu yang terjadi ini, bernuansa politik . Seperti pandemik ini, ada korelasi nya politik. Karena memang di saat pandemi ini, politik ini kerjaan benar benar zonk," tukasnya.
Ungkap Ardiansyah di perhelatan konstelasi politik, tepatnya Pilkada 2020, dirinya satu satunya orang yang menolak Pilkada." Tadinya saya senang, NU dan Muhammadiyah mendukung saya menolak Pilkada. Namun ditengah jalan berubah. Maka itu, saya ga akan ambil kerjaan di Tahun 2020," papar Dia.
" Pilkada di tengah pandemik, dimana rakyat sedang susah, solusinya. Di tahun 2021, 2022, 2023 diakumulasi di tahun 2024. Di tahun 2020, adalah keselamatan rakyat. Dimana rakyat kemana mana saja susah," ujar Iskandarsyah
Lanjutnya menceritakan, masih ingat saat mau kemana mana, dibatasi, bekerja saja kantor WFH (work from home). Saya berbesar hati ada NU dan Muhammadiyah mendukung saya." Saya tetap konsisten, Pilkada 2020, tidak ikut riset dan survey dan tidak jadi Konsultan Politik juga. Terakhir, di tahun 2019," tukasnya mengingatkan flash back lagi
Iskandarsyah berpandangan, Ini melihat kondisi pandemik. Dimana masyarakat, segala sesuatu dibatasin. Dimana ga boleh buka warung sampai jam 19.00 wib, ga bole kemana mana karena PSBB.
" Saya ga bisa bayangkan kisruh di tahun 2024, dimana perkara pas 2019 saja terkait penyelenggaraan pemilu, apalagi ada kawan kawan di PPS meninggal saja belum juga dituntaskan," bebernya.
Sementara, Pilkada ini kan bupati, camat akan di plt kan, dimana yang jabatannya habis di tahun 2022 ini." Akan ada Pilkada serentak di tahun 2024. Jadi ini kan jadi wewenang Mendagri. Kalau diakumulasi, saya yakin Kisruh," imbuhnya menduga
Dilihat dari proses pesta demokrasi lalu, dimana pilkada itu kan ada proses belum tentu menerima." Nanti akan ada proses ke MK, gugatan. Belum lagi gugat, nongol Pileg, Pilpres," timpalnya.
" Gimana ga kisruh. Skenario apa yang sedang mereka siapkan, lalu jalankan. Apabila ini terjadi chaos besar. Saya yakin ini chaos, 80% . Seberapa kuat TNI/Polri bisa mengamankan 270 juta warga penduduk," ulasnya.
Sepuluh persen nya saja belum tentu mampu untuk mengamankan dari Sabang sampai Merauke, pungkas Iskandarsyah.(Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar