Postingan
CIBUBUR, Khatulistiwa News- (09/01) - Direktur Eksekutif ETOS, Iskandarsyah menilai kinerja lembaga antirasua atau dikenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI nampak bukanlah bernuansa hukum, akan tetapi berdinamika politik kinerjanya, Lantaran, timpal Iskandarsyah bahwa proses pemilihan Ketua KPK RI melalui kesepakatan para elite di legislatif. Demikian ungkapnya memberikan komentar singkat, Jakarta Minggu (09/01)
Menurut Iskandarsyah, yang juga merupakan aktivis gerakan 98 menilai OTT dan perkara perkara yang ditangani oleh KPK bernuansa itu alat politik saja, padahal di dalam KPK harus objektif.
Kecuali, di Kepolisian dan Kejaksaan. Masuk ada sekolah dan jenjang nya. Sementara, di KPK tidak ada jenjang nya. kalau KPK kan ga ada sekolahnya Sarjana Hukum kan di KPK, imbuh Iskandarsyah.
" Namanya juga lembaga Ad Hoc, bisa kapan saja dibubarkan. Menurut saya ada baiknya di bubarkan saja," papar Direktur Eksekutif ETOS itu
Memang, segelintir ada berpandangan jikalau di lembaga KPK ada yang bilang benteng terakhir. Menurut Iskandarsyah menilai tidak juga seperti itu." Tengok saja, sekarang Pak Sigit sedang berusaha membersihkan. Banyak kok anggota anggotanya kena sanksi," ujarnya
Lebih lanjut, dirinya merasa yakin, di Kepolisian masih banyak orang jujur. Bahkan, masih berharap pada Pak Sigit , untuk Kepolisian. Di Kejaksaan pun begitu, jika ada Jaksa ga bener juga disikat, jelasnya
" Tengok saja, beberapa waktu yang lalu memang sempat viral di dunia netizen dan warganet ada hastag #percuma lapor polisi, barang tentu hal tersebut membuat Kapolri Sigit pusing. Dimana satu hati, oknum polisi di medsos. Saya yakin beliau bisa bersihkan," tukasnya.
Rasa trust, ada hastag, satu hari satu orang. Dimana lihat di medsos, ada hastag." Bagaimana membersihkan ruang kotor yang besar, dimana satu satu yang bersih. Ga akan sanggup. Dimana satu ruangan besar mesti butuh proses dan waktu. Marilah sama sama bersihkan. Saya yakin, pak Sigit sedang mendudukan orang orang yang tepat," ungkapnya.
" Kejaksaan hal yang sama, namanya Institusi seperti Kejaksaan yang sempat tercoreng. seperti kasus Minanti, seperti membuang kotoran, kasus kebakaran. Dimana perempuan mukul suaminya yang lagi mabuk. persoalan persoalan, ini menjadi alat instrospeksi untuk Kejaksaan Agung, untuk melihat, pimpinan Kejaksaan Agung, itu kan proses politik,"
Harapan Iskandarsyah proses tersebut, pas tahun 2019, dirinya sempat berbicara mengutarakan, dimana pak Jaksa Agung diangkat dari Jaksa Jaksa yang berkarier. " Karena apabila ditarik Atau didorong dari dari nuansa politik, saya yakin tidak akan objektif. Dia akan membela kendaraan yang mendorong nya," imbuhnya
" Mengapa tidak mereka mereka yang berkarier dan mereka yang di Jampidsus, lalu diangkat jadi Jaksa Agung. Pemikiran masyarakat kan seperti itu, sama Seperti Polri," timpalnya.(Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar