Pilih Perdamaian, Keadilan, dan Keberlanjutan—Bukan Krisis

 

JAKARTA. Khatulistiwa news (01/09) - Koalisi Aktivis Keberlanjutan Indonesia Untuk Keadilan dan Perdamaian memberikan pernyataan sikap terkait kondisi terkini, paska aksi demonstrasi pekan lalu yang terjadi di depan gedung DPR/MPR RI, Senayan. Jakarta

Berdasarkan keterangan tertulis singkatnya, dirilis awak media menjelaskan bahwa meningkatnya konflik antara publik dan pejabat negara—yang didorong oleh ketidakadilan sosialekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya transparansi—mengikis kepercayaan terhadap lembaga, mengganggu stabilitas ekonomi, dan mengancam kohesi sosial. 

Adapun, Pelarian modal asing, pelemahan rupiah, meningkatnya pengangguran, dan keterlambatan program iklim dan keberlanjutan menempatkan kesejahteraan masyarakat dan posisi global Indonesia pada risiko yang serius.

Koalisi Aktivis Keberlanjutan Indonesia Untuk Keadilan dan Perdamaian (Indonesia Sustainability Activist Coalition For Justice and Peace) menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, parlemen, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, media, dan publik—untuk mengakhiri represi dan kekerasan, mencegah fragmentasi politik, dan membuka dialog yang inklusif. 

Hanya melalui keadilan, transparansi, dan perlindungan keberlanjutan, Indonesia dapat memulihkan kepercayaan, menjaga demokrasi, dan menjamin masa depan yang damai dan berkelanjutan.

Seruan dan Ajakan Bersama

Indonesia Sustainability Activist Coalition For Justice and Peace mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, parlemen, aparat keamanan, pelaku usaha, akademisi, aktivis, media, dan masyarakat luas—untuk mengambil langkah konkret dan menahan diri:

1. Memperkuat kembali tatanan hukum, sosial, nilai gotong royong dan saling menghargai antar 

sesama masyarakat.

2. Meningkatkan upaya penegakan hukum tanpa mengurangi sensitivitas, toleransi dan 

penghargaan atas hak-hak asasi manusia, termasuk perlindungan atas hak publik untuk 

memprotes dan mengadu kepada pemerintah.

3. Segera sahkan RUU Perampasan Asset sebagai bentuk komitmen bersama di dalam pemberantasan KKN sesuai dengan amanat reformasi 98.

4. Segera berantas korupsi dan praktek pengerukan sumber daya alam yang hanya memperkaya pejabat dan pengusaha, tidak mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan keberlanjutan, dan sangat berpihak pada investor tanpa menyertakan keikutsertaan masyarakat hukum adat dan lokal sehingga semakin menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

5. Prioritaskan keadilan sosial dan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus korupsi, 

tanpa pandang bulu.

6. Tegakkan kewibawaan pemerintah. Hentikan kekerasan dan provokasi, baik verbal maupun fisik.

7. Perkuat komunikasi publik yang jujur, transparan, dan menghormati masyarakat.

8. Buka ruang dialog inklusif antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta 

untuk mencari solusi bersama.

9. Tingkatkan seluruh kinerja cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan judikatif secara signifikan, 

sesuai dengan ekspektasi masyarakat Indonesia dan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi 

dan partisipasi publik dalam demokrasi.

10. Lindungi inisiatif, proyek keberlanjutan, program dan pelaku usaha yang mendukung 

penanganan krisis iklim berbasis prinsip keadilan iklim agar generasi sekarang dan mendatang 

Indonesia tidak merugi dan kehilangan kepercayaan global.

Kita harus ingat: Indonesia lebih besar dari satu generasi, satu kelompok, atau satu kepentingan politik.

Memperbaiki bangsa ini membutuhkan kerjasama lintas-sektor dan komitmen kolektif untuk 

menempatkan keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. 

Jakarta 1 September 2025

1. Farhan Helmy, Kepala Sekolah Thamrin School 

2. Jalal, Reader on Political Ecology, Thamrin School

3. Ahmad Safrudin, KPBB

4. Dicky Edwin Hindarto, the Mall Explorer

5. Paul Butarbutar, ICRES

6. Mubariq Ahmad, Thamrin School

7. Fabby Tumiwa, IESR

8. Sonny Mumbunan, Thamrin School

9. Nadia Hadad, MADANI Berkelanjutan

10. Fitrian Ardiansyah, Thamrin School

11. Ari Mochamad, Thamrin School

12. Dian Afriyanie, Thamrin School.

13. Eka Melisa, Thamrin School

14. Eko Teguh Paripurno, PSMB UPN Veteran Yogyakarta

15. Victor Rembeth, Pendeta

16. Syamsul Ardiansyah. Thamrin School

17. Brigitta Isworo, Thamrin School

18. Anindito, Thamrin School

19. Dian Abraham, Thamrin School

20. Sita Supomo, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKA)/Thamrin School21. M. Ali Yusuf, Thamrin School

22. Hizbullah Arief, Hijauku.com

23. Ibrahim Ali-Fauzi, Thamrin School

24. Bernadinus Steni, Thamrin School

25. Nur R. Fajar, Thamrin School 

26. Gita Syahrani, BLESS Indonesia

27. Alfred Sitorus, Koalisi Pejalan Kaki

28. Laode M. Syarif, Pengajar Hukum Lingkungan ( Niko)