BERITA TERKINI

Tunjangan DPR Meroket, Usik Rasa Keadilan Publik

 


Oleh : H. Albar Sentosa Subari ( Pengamat Hukum )

Dan 

Marshal ( Pemerhati Sosial  dan Politik )


Muara Enim,  Khatulistiwa news  (22/08) Judul artikel di atas , dikutip dari judul topik dialog di Kompas Tv live ( Sapa Indonesia Pagi)  Kamis tanggal 21 Agustus 25.

Di saat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke 80 suasana seperti nya terdapat dua peristiwa yang saling bertolak belakang.


Peristiwa pertama di mana rakyat Indonesia dihantui oleh kenaikan kenaikan harga bahan pokok beserta rencana rencana beberapa oknum kepala yang membuat kebijakan untuk menaikkan pajak misalnya pajak bumi dan seperti di kabupaten Pati Jawa Tengah yang menimbulkan gejolak masyarakat. Ada yang beberapa kepala daerah juga akan menyusul menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 441 persen bahkan ada yang mencapai angka 1000 persen.

Di samping itu juga beberapa objek yang sudah direncanakan akan dipungut pajaknya seperti pajak royalty dari hasil karya cipta seniman.

Di samping itu sempat beredar kebijakan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR dan lain sebagainya.

Di satu sisi kita melihat tari/joget lambang  kegembiraan dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI di ruang sidang  karena mereka akan mendapatkan tambahan uang tunjangan lainnya.

Melihat fenomena di atas rasanya sebagai warga negara Indonesia yang hidupnya keterbatasan serba kekurangan merasa pilu dan sedih melihat situasi demikian. 

Ada sekelompok warga negara Indonesia yang menjadi wakil rakyat hidup bermewah-mewah di satu sisi rakyat yang menderita. Begitu sulit nya untuk mendapatkan hak dan rasa keadilan. Contoh seperti yang kita saksikan sendiri di media sosial baik cetak maupun elektronik ada anak berusia 4 tahun meninggal karena kurang gizi dan meninggal dunia akibat perutnya diisi oleh cacing. Yang kedua orang tuanya menderita penyakit TBC.

Belum lagi seorang bidan sanggup berjuang menyeberangi sungai untuk melaksanakan tugas profesinya untuk mengobati pasien yang perlu bantuan.


Fenomena fenomena kemiskinan setiap hari kita saksikan di media.

Alangkah ironisnya situasi hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 80 ini masih terjadi hal hal yang menimbulkan kecemburuan sosial.

Belum lagi para koruptor yang dengan leluasa melakukan korupsi di setiap level mulai dari kades sampai ke pusat pemerintahan.


Padahal di dalam amanat konstitusi negara berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Bahwa salah satu dari tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melepaskan diri dari penjajahan.

Penjajahan kolonial menuju kemerdekaan.

Di masa penjajahan kita Indonesia merasakan bagaimana sulit nya hidup di zaman itu. 

Hasil hasil bumi dan alam dikuras dan hanya dinikmati oleh penjajah. Termasuk membayar pajak pajak yang mereka tetapkan

Apakah kondisi seperti ini masih dirasakan warga negara memasuki usia ke delapan puluh tahun menuju Indonesia Emas??  ,(red)

Khatulistiwa News Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Gambar tema oleh Bim. Diberdayakan oleh Blogger.