Kevin Wu: Banjir di Jakarta Barat Bukan Karena Sekadar Hujan, Tapi Gagalnya Tata Kelola

 

JAKARTA, Khatulistiwa news (22/05) - Jakarta sedang diguyur oleh hujan dengan intensitas sedang-tinggi selama beberapa hari terakhir. Hal itu kembali menyebabkan banjir di sejumlah titik di Jakarta Barat. Wilayah Duri Kepa, Kampung Guji Baru, dan Pasar Patra menjadi langganan genangan dengan ketinggian air yang dilaporkan mencapai 30-60 cm dan mengganggu aktivitas warga serta lalu lintas sejak dini hari.

Catatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menunjukkan bahwa setidaknya 11 Rukun Tangga (RT) di Kecamatan Kebon Jeruk terdampak oleh genangan dalam dua hari terakhir. 

Banyak warga mengeluhkan tidak adanya petugas yang melakukan penyedotan, serta lambatnya aliran air surut akibat saluran yang mampet dan tidak terhubung dengan baik. 

Sebagai Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi ini. Banjir bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan bencana tata kelola yang berulang setiap musim hujan.

“Kita tidak bisa terus-terusan menyalahkan cuaca. Masalah utamanya adalah sistem drainase yang buruk, saluran air yang tersumbat, kali yang dangkal, dan tidak adanya koordinasi antar dinas yang kuat. Ini masalah manajemen dan kepemimpinan,” tegas Kevin.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, ibukota itu memiliki lebih dari 4.000 km saluran drainase. Namun, hanya sekitar 30 persen yang tercatat rutin dibersihkan. Banyak saluran air di permukiman padat seperti Guji Baru sudah tidak lagi mampu menampung debit air karena sedimentasi dan penyempitan.

Lebih parah lagi, dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, proyek normalisasi di kawasan Jakarta Barat justru tidak masuk skala prioritas utama. Artinya, warga di daerah ini harus menunggu lebih lama untuk solusi nyata.

“Saya menilai penanganan banjir selama ini masih bersifat tambal sulam dan minim keterlibatan warga. Tidak ada peta jalan yang terbuka untuk publik, dan warga tidak tahu apakah wilayahnya termasuk zona rawan banjir atau tidak,” sambung Kevin.

“Demikian, saya mendesak gubernur dan jajarannya untuk segera menyusun dan mempublikasikan peta kerentanan banjir per wilayah, berbasis data RT/RW, bukan hanya kelurahan. Melakukan revitalisasi total saluran air di titik-titik rawan, bukan sekadar pembersihan permukaan,” katanya.

Kevin juga meminta agar Pemprov mengaktifkan kembali forum Rukun Warga (RW) dalam rangka melibatkan warga melakukan pengawasan dan pelaporan kondisi saluran-saluran air.

“Mengaktifkan kembali Forum RW atau Satgas Drainase Warga untuk melibatkan warga dalam pengawasan dan pelaporan kondisi saluran. Membangun dashboard banjir berbasis data real time yang bisa diakses publik, sehingga warga dapat memantau risiko dan progres penanganan di wilayahnya,” lanjutnya.

Ia mengatakan bahwasanya Pemprov DKI Jakarta harus menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada rakyat.

“Warga Jakarta sudah terlalu sering diminta bersabar. Sekarang saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang transparan. Fraksi PSI berkomitmen akan terus mengawal isu banjir ini di DPRD dan memastikan suara warga terdengar,” tutupnya. ( Niko)