Fenomena Kepala Daerah Menaikan PBB

 

Oleh : H. Albar Sentosa Subari ( Pengamat Hukum )

Dan 

Marshal ( Pemerhati Sosial  dan Politik )

Muara Enim. Khatulistiwanews (16/08) . Beberapa hari ini kita terasa pilu walaupun sebenarnya pada momen momen 17 Agustus ini harus menyambut dengan suka ria, namun apa yang terjadi di beberapa kabupaten kota terjadi keresahan warganya, contoh ambil saja peristiwa demo besar besaran dari warga masyarakat Pati Jawa Tengah yang menuntut bupatinya untuk mengundurkan diri sebagai kepala daerah akibat kebijakan yang menaikkan pajak bumi dan bangunan mencapai 250 persen, akibatnya apa yang  terjadi benturan keras dengan aparat kepolisian yang berakibat memakan korban mengalami luka ringan sampai berat baik di pihak warga maupun aparat kepolisian. Dan sampai akhirnya massa demonstrasi memasuki ruangan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meminta pertanggungjawaban sang bupati agar di makzulkan .

Akhirnya terbaca di media Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk pansus.

Peristiwa itu sudah sampai ke pusat baik menteri dalam negeri bahkan presiden Republik Indonesia.

Sore ini viral lagi di media sosial bahwa beberapa kepala daerah kabupaten kota berencana akan mengikuti langkah bupati Pati , yang berencana akan menaikkan pajak bumi dan bangunan bahkan sampai 400 persen bahkan sudah di luar akal sehat yakni 1000 persen?

Tentu kebijakan kebijakan seperti itu bukan nya menggembirakan warga menyambut Ulang Tahun Republik Indonesia ( ULTA RI ) ke 80 dalam kegembiraan malah membuat warga prihatin dengan para pemimpin pemimpin mereka yang sewenang-wenang mengambil kebijakan publik yang memberatkan masyarakat, apakah tidak ada usaha lain sehingga pajak seolah olah satu satu sumber pendapatan asli daerah ?.

Sedangkan peristiwa peristiwa yang melanggar hukum berupa korupsi semakin merajalela Lela, mulai dari level terendah sampai level tertinggi di semua tingkatan ( lihat berita di media setiap hari memenuhi ruang baca dan berita) akan terjadi penangkapan para koruptor.

Tentu di balik itu timbul pertanyaan kemana uang sitaan yang dikembalikan kepada negara selama ini dan berapa jumlah kita tidak pernah tahu.

Seperti yang pernah di sampaikan oleh seorang guru besar hukum pidana ( kriminolog) Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung sebagai mana diberitakan oleh televisi nasional dan swasta.

Dan sudah ada rencana dari salah satu kota/ kabupaten di Jawa akan melakukan demonstrasi secara besar besaran menirukan apa yang terjadi di Pati , pada tanggal 11 Agustus 2025 ini.

Bahkan menjelang perayaan hari Ulang Tahun kemerdekaan RI ke 80 ini sempat viral dan sampai ditanggapi oleh presiden Republik Indonesia bapak Prabowo Subianto, ketua Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia tentang pengibaran bendera " one piece", yang sebelumnya sempat mendapat perhatian atau komentar ada yang melihatnya sebagai aktivitas kreatif warga simbolik 

" keprihatinan" , atas kinerja pemerintah sekarang. Ada juga yang melihatnya dari sisi sebagai usaha " pecah belah" sebagaimana yang disampaikan oleh wakil ketua DPR RI, namun akhirnya dia koreksi komentar nya tadi, dan menganggap sebagai suatu kreativitas warga, yang tetap masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).

Mudah mudahan langka para Bupati/ Kepala Daerah yang akan menaikkan berbagai pajak untuk dapat mempertimbangkan kembali. Sebagai yang disampaikan oleh bapak Tito Karnavian sebagai menteri dalam negeri meminta semua kebijakan kebijakan publik Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota agar memihak kepada kepentingan warga Negara Indonesia bukan sebaliknya demi menjaga stabilitas Bangsa dan Negara Indonesia. Merdeka, Merdeka, Merdeka. ( red)