Postingan
JAKARTA, Khatulistiwa news (12/08) - Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinegoro kembali menyuarakan hasil kajian terhadap kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia-Bank Central Asia atau BLBI BCA Gate.
Kali ini, Sasmito mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera membongkar dan menangkap mafia keuangan negara di balik skandal raksasa yang telah menggerogoti uang rakyat tersebut.
Salah satu poin pentingnya, Sasmito menyebutkan bahwa negara sesungguhnya berhak mengambil kembali saham BCA, yang dapat membantu menyehatkan keuangan negara.
"Angin kencang beberapa kali telah kita tiupkan untuk mengusut kembali kasus BLBI-BCA Gate. Pemerintah punya hak untuk mengambil kembali 51 persen saham BCA dengan tidak harus membayar," ujar Ketua LPEKN Sasmito Hadinegoro dalam keterangan tertulisnya, diterima awak media pada Senin malam (11/8/2025).
Sasmito, yang juga ketua umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), mengatakan diduga kuat 51 persen saham BCA tersebut direkayasa untuk dijual --sebagai dasar aspirasinya kepada Presiden RI.
"Pada waktu itu, sahamnya berjumlah Rp117 tiliun rupiah pada Desember 2002. Dalam buku, BCA mempunyai utang negara senilai Rp60 triliun, yang diangsur Rp7 triliun setiap tahunnya," sebut Sasmito.
Sasmito mengingatkan Presiden RI Ke-7 Joko Widodo membentuk Tim Keppres atas masalah tersebut. Hal ini sehariusnya diteruskan oleh Presiden Prabowo, dan menuntaskan penyelidikan BLBI-BCA Gate.
"Kenapa Tim Keppres pemeriksaan BLBI BCA Gate tidak diteruskan? Yang patut diduga di era-era yang lalu terjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Seperti pemberian obligasi yang sekarang masih diberikan oleh Sri Mulyani dalam triwulan sekali. Mungkin sekarang sudah mencapai Rp1.500 triliunan. Inilah yang luput dari perhatian masyarakat luas," tegas Sasmito.
SEDERET PEJABAT DIDUGA TERLIBAT
Menurut Sasmito lagi, para pelaku skandal BLBI-BCA diduga kuat adalah pejabat-pejabat yang saat itu masih menjabat.
"Teman-teman saya mengatakan, wah, Pak Sas ini ngomongnya triliunan. Kita saja untuk makan susah. Maka dari itu, uang triliunan ini harus diusut tuntas. Patut diduga pelakunya adalah orang-orang yang menjabat saat itu," tutur Sasmito, yang berkarier di Direktorat Jenderal Moneter Departemen Keuangan RI (1979-1989).
Diketahui luas, menurutnya, 51 persen saham BCA dijual senilai Rp5 triliun pada 2003. Lalu pada 2004, BCA diberikan subsidi senilai Rp7 triliun.
NEGARA BISA PEROLEH RP700 TRILIUN
Ekonom senior alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) itu pun membeberkan kisahnya saat dikonfrontasi dengan pihak BCA oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Saya, pada 4 September 2018, dipanggil oleh KSP Pak Moeldoko untuk dikonfrontir dengan direktur BCA. Saya jelaskan semuanya. Mereka tidak bisa membantah. Kita tidak mempermasalahkan BCA-nya karena tetap berjalan. Akan tetapi, kalau ini terjadi, jika kasus ini diusut tuntas, maka Presiden Prabowo akan mendapatkan aset senilai 700 triliunan yang dapat dimasukkan ke Danantara," paparnya.
Lanjut Sasmito katakan jika memang Presiden Prabowo tidak berani mengusut tuntas, maka dirinya siap menuntaskannya.
Tinggal membuat satgas pemberantasan mafia keuangan negara. Kalau saat ini (saya) langsung ditunjuk sebagai ketua Tim Satgas Pemberantasan Mafia Keuangan Negara, saya bersedia demi kepentingan NKRI tercinta," ucap pria kelahiran Kediri tersebut, tegas.
Dia menambahkan jika serius menegakkan hukum atas akandal BLBI-BCA, maka Presiden Prabowo akan dinilai oleh rakyat sebagai sosok luar biasa dalam menegakkan kedaulatan keuangan negara.
"Saat Pilpres 2029, beliau pasti akan terpilih kembali sebagai presiden. Konsekuensinya memang beberapa pihak yang terkait akan mengalihkan isu-isu BLBI BCA Gate ini dengan kasus-kasus korupsi yang muncul belakangan ini," ujarnya.
" Akan tetapi, saya yakin, Kejagung dan KPK dapat melaksanakannya dengan baik," tandas Sasmito lagi. ( Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar