Postingan
JAKARTA, Khatulistiwa news (04/09) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai penanganan aksi demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. Pigai meminta Polri menangani aksi demonstrasi sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.
Dalam pertemuan di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (3/9/2025) tersebut, Pigai menegaskan seluruh aparat penegak hukum wajib berpedoman pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dalam penanganan demonstrasi.
“Dokumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia tersebut menegaskan jaminan kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul secara damai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19, 20, dan 21,” kata Pigai dalam keterangan yang dikutip Antara.
Lebih lanjut, Natalius Pigai menyatakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto tentang penanganan demonstrasi sudah jelas dan tegas, yakni aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi prinsip HAM dalam menangani demonstrasi.
Eks komisioner Komnas HAM itu meminta aparat kepolisian membedakan demonstran yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan kelompok perusuh.
Pada kesempatan yang sama, Pigai menyatakan pihaknya telah membentuk Tim Monitor Khusus Perlindungan HAM. Pigai menyebut tim ini akan bertugas mengawal penanganan aksi demonstrasi oleh aparat.
Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit mengaku sepakat bahwa polisi akan menjalankan tugas sesuai pedoman ICCPR dan arahan langsung kepala negara.
Listyo Sigit menyatakan aparat kepolisian akan mengedepankan pendekatan humanis dan proporsional untuk mengidentifikasi antara demonstran damai dan perusuh.
Diketahui, Sebelumnya, Komnas HAM melaporkan 10 orang telah meninggal dunia dalam gelombang demonstrasi yang terjadi di Indonesia sejak pekan lalu. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut korban berasal dari empat daerah yakni Jakarta, Makassar, Surakarta, hingga Yogyakarta. ( Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar