Postingan
JAKARTA, Khatulistiwa news (19/01) - Rencana dan pelaksanaan 19 paket proyek rehabilitasi Gedung DPRD DKI Jakarta dengan total anggaran mencapai Rp50,3 miliar menuai sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil. Salah satu kritik keras datang dari Aktivis Muhammadiyah Jakarta, Farid Idris, yang menilai proyek tersebut tidak memiliki urgensi dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran daerah.
Menurut Farid, kondisi fisik Gedung DPRD DKI Jakarta hingga saat ini masih tergolong layak, kokoh, dan fungsional, sehingga alasan rehabilitasi dalam jumlah besar dinilai tidak rasional di tengah masih banyaknya persoalan mendasar yang dihadapi warga Jakarta.
“Gedung DPRD DKI itu masih sangat bagus. Tidak ada kondisi darurat yang mengharuskan dilakukan rehabilitasi besar-besaran hingga menelan anggaran Rp50,3 miliar. Ini jelas mubazir,” kata Farid kepada wartawan, Senin (19/1/2026).
Farid menegaskan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya mengedepankan skala prioritas kebutuhan publik, bukan kenyamanan elite politik. Ia menyayangkan ketika dana puluhan miliar justru diarahkan pada proyek fisik gedung wakil rakyat, sementara masalah kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga permukiman kumuh masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemprov DKI Jakarta.
“Anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk warga miskin Jakarta, bantuan UMKM, perbaikan rumah tidak layak huni, atau layanan kesehatan masyarakat. Ini soal keberpihakan,” tegasnya.
Ia juga menilai proyek rehabilitasi ini mencerminkan krisis sensitivitas sosial para pengambil kebijakan, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat pasca pandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Lebih jauh, Farid mengungkapkan adanya kecurigaan publik terkait proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek rehabilitasi tersebut. Dengan jumlah paket proyek yang mencapai 19 item, Farid menduga adanya pengaturan proyek atau praktik pembagian anggaran yang tidak transparan.
“Kalau satu gedung bisa sampai 19 proyek rehabilitasi, ini patut dipertanyakan. Apakah benar kebutuhan teknisnya seperti itu, atau justru ada indikasi proyek dipaket-paketkan?” ujarnya.
Menurutnya, pola semacam ini kerap terjadi dalam proyek-proyek pemerintah, di mana satu pekerjaan besar dipecah menjadi beberapa paket dengan nilai di bawah ambang batas tertentu, sehingga memudahkan pengaturan tender.
Atas dasar itu, Farid secara tegas meminta aparat penegak hukum (APH), baik KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian, untuk turun tangan melakukan penelusuran dan audit menyeluruh terhadap proyek rehabilitasi Gedung DPRD DKI tersebut.
“Kami mendorong KPK dan APH untuk mengaudit perencanaan, pelaksanaan, hingga penunjukan rekanan. Jangan sampai APBD DKI dijadikan bancakan,” katanya.
Ia menekankan bahwa DPRD sebagai lembaga pengawas justru harus menjadi contoh dalam penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, bukan sebaliknya menjadi objek dugaan pemborosan.
Farid juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta dan Sekretariat DPRD DKI membuka secara terbuka kepada publik.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan hak warga Jakarta sekaligus bentuk pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan anggaran.
“Kalau semua transparan, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Tapi justru karena minim penjelasan, kecurigaan publik semakin besar,” ujarnya.
Farid menilai polemik ini tidak sekadar soal angka anggaran, tetapi mencerminkan jarak psikologis antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Ketika gedung wakil rakyat dipercantik, sementara warga masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, maka kepercayaan publik terhadap institusi politik kian tergerus.
“DPRD seharusnya menjadi simbol perjuangan rakyat, bukan simbol kemewahan yang dibiayai dari penderitaan rakyat,” tegas Farid.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD DKI Jakarta maupun Pemprov DKI terkait kritik dan dugaan yang disampaikan oleh Aktivis Muhammadiyah Jakarta tersebut ( Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar