Postingan
JAKARTA, Khatulistiwa news (03/03) - Situasi geopolitik global kembali memanas setelah Selat Hormuz dikabarkan ditutup oleh Teheran. Dampaknya tak hanya mengguncang pasar energi dunia, tetapi juga memicu kekhawatiran di dalam negeri. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyebut kondisi ini bisa berubah menjadi “mimpi buruk” bagi petinggi sektor energi Indonesia.
Sebelumnya, pada akhir 2025, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, sempat mendapat sorotan positif setelah berhasil memboyong 1 juta barel minyak mentah dari Aljazair, Afrika Utara, menggunakan kapal MT Spyros yang bersandar di perairan selatan Cilacap. Pengadaan tersebut dinilai sebagai langkah strategis di tengah dinamika pasokan global.
Namun, menurut Uchok, kebanggaan itu kini berpotensi berubah menjadi kepanikan.
“Tenang saja Simon Aloysius Mantiri,” ujar Uchok menyindir, merujuk pada pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya memastikan stok BBM nasional aman untuk 20 hari ke depan meski Selat Hormuz diblokade Iran, Selasa (3/3/2026).
Uchok menilai, angka 20 hari tersebut justru menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ia memperingatkan, jika dalam rentang waktu itu pemerintah gagal mengamankan pasokan tambahan atau terjadi lonjakan harga minyak dunia secara drastis, maka dampaknya akan terasa langsung pada stabilitas ekonomi dan sosial di dalam negeri.
“Yang jelas setelah 20 hari, Simon Aloysius Mantiri dan Bahlil Lahadalia siap-siap ‘disemprot’ alias dimarahi oleh Presiden,” kata Uchok. Ia bahkan memprediksi potensi kenaikan harga BBM bisa “naik tinggi di atas langit Teheran” jika distribusi terganggu dan pemerintah tidak sigap mengambil langkah darurat.
Dalam pernyataannya, Uchok juga menyinggung aspek politik dari krisis energi ini. Ia menyebut posisi Menteri ESDM lebih rentan dibandingkan Dirut Pertamina.
“Siap-siap Bahlil Lahadalia dicopot sebagai Menteri ESDM,” ujarnya. Sementara itu, ia berpendapat bahwa Simon Aloysius Mantiri kemungkinan relatif aman dari pergantian jabatan.
Isu ini tentu menambah tekanan terhadap kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, yang dihadapkan pada tantangan besar menjaga ketahanan energi nasional di tengah konflik global.
Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi minyak dunia. Sekitar 20 persen pasokan minyak global melewati jalur ini setiap hari. Penutupan atau gangguan distribusi di kawasan tersebut berpotensi langsung mendorong lonjakan harga minyak mentah internasional.
Bagi Indonesia yang masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, gangguan di Selat Hormuz bisa memicu tekanan pada neraca perdagangan, subsidi energi, hingga stabilitas harga BBM domestik.
Pemerintah sendiri melalui Kementerian ESDM menyatakan telah menyiapkan skenario mitigasi, termasuk optimalisasi stok cadangan, diversifikasi sumber impor, serta percepatan distribusi dari kilang dalam negeri.
Namun demikian, pernyataan Uchok Sky memperlihatkan bahwa publik dan pengamat anggaran masih meragukan daya tahan sistem energi nasional jika krisis berlangsung lebih dari beberapa pekan. (Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar