Ruang Gerak Swasta Menguasai Sumber Daya Energi Dibatasi, CBA Tuding Bahlil Jadi Calo Pertamina

 

JAKARTA. Khatulistiwa news (22/10) - Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegur SPBU swasta dengan ucapan “kalau tak mau ikut aturan, silakan bisnis di luar negeri” menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, yang menilai kebijakan tersebut mencerminkan kekacauan logika dalam tata kelola sektor energi nasional.

Menurut Uchok, pernyataan dan kebijakan Bahlil yang memaksa SPBU swasta membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina telah menempatkan pemerintah bukan lagi sebagai regulator, tetapi sebagai pedagang.

“Pemaksaan Bahlil kepada SPBU swasta agar membeli BBM Pertamina sudah mengarahkan pemerintah sebagai pedagang, bukan regulator lagi,” tegas Uchok Sky dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).

Uchok menilai Bahlil telah mengaburkan peran negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam aturan itu, jelas disebutkan bahwa kegiatan hilir migas terbuka bagi badan usaha swasta setelah memenuhi izin dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

“UU Migas tidak memberikan monopoli distribusi BBM kepada Pertamina. Pemerintah seharusnya menjamin keseimbangan pasar, bukan memihak satu pelaku usaha milik negara untuk menekan yang lain,” lanjut Uchok.

Ia menegaskan bahwa kebijakan Menteri ESDM tersebut bukan hanya bertentangan dengan peraturan perundangan, tetapi juga merusak kredibilitas satu tahun pemerintahan Prabowo - Gubran sebagai penjaga iklim usaha yang adil.

“Kebijakan ini menghapus citra pemerintah sebagai wasit yang netral. Bahlil diduga bertindak seperti calo bagi Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri,” sindir Uchok Sky.

CBA bahkan memprediksi, jika kebijakan ini terus dijalankan, banyak SPBU swasta akan gulung tikar. Dampaknya, ribuan karyawan bisa kehilangan pekerjaan dan melakukan aksi protes ke Kementerian ESDM.

“Investor juga akan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena pemerintah sudah ikut menjadi pedagang, bukan lagi pengatur pasar,” tutup Uchok Sky.

Gayung bersambut, sementara itu, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu menyampaikan,

mendukung penuh langkah Kementerian ESDM yang menerapkan kebijakan impor Bahan Bakar (BBM) satu pintu lewat Pertamina.

Presiden FSPPB, Arie Gumilar mengatakan, langkah yang diambil pemerintah sudah tepat. Pihaknya mendukung penuh hal itu sebab ruang gerak swasta untuk menguasai sumber daya energi perlu dibatasi.

kendati kebijakan impor satu pintu itu untuk membatasi ruang gerak swasta, namun selama ini pemerintah telah memberi kuota impor yang lumayan besar, di mana jatah swasta bahkan terus di tambah dalam periode tertentu. 

Saat ini pemerintah telah menambah 10 persen lagi kuota impor BBM untuk swasta sehingga secara keseluruhan pihak swasta punya kuota impor mencapai 110 persen pada 2025.

Arie menegaskan pihak swasta biasanya terus meminta penambahan jatah impor BBM ketika kuotanya sudah habis terpakai dan pemerintah terus memenuhi permintaan tersebut, itu artinya Pemerintah mendukung penuh pihak swasta, tak ada niatan untuk memonopoli bisnis BBM lewat Pertamina.

 

Sayangnya kandungan etanol dalam BBM Pertamina justru digoreng menjadi isu untuk menghantam Pertamina. Padahal masalah BBM yang dioplos etanol adalah hal lazim.

“Sebetulnya swasta pun itu mereka melakukan oplosan. Kenapa? Mereka minta base bensin, mereka minta bensin murni tanpa campuran. Kenapa? Karena mereka akan campur. BBM swasta pun melakukan oplosan. Itu artinya memang oplosan itu adalah sesuatu yang lumrah di dalam pembuatan BBM. Jadi kalau misalkan bensin Pertamina itu adalah bensin oplosan, mereka (swasta) lebih oplosan lagi,” tegasnya.

“Nah inilah yang kemudian semestinya masyarakat harus paham, justru mereka itu sedang melakukan playing victim. Mereka seolah-olah dizalimi. Rakyat harus disadarkan, mereka itu swasta, mereka itu asing. Pertamina itu punya negara, Pertamina itu punya rakyat. Harusnya rakyat membeli dari Pertamina,” tambahnya memungakasi.

" Kita negara berdaulat... negaralah yang mengatur swasta, bukan sebaliknya swasta yang mengatur negara pake dalih monopoli," pungkas Arie Gumilar (( Niko)