Postingan
TANJUNGPINANG, Khatulistiwa news (28/07) - Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait peningkatan penerimaan negara dan pengelolaan aset strategis, hari ini dilaksanakan Launching dan Press Release Sisa Stockpile Bijih Bauksit oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait,Senin (28/07/2025)
Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Satgas Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (Satgas 151) yang dibentuk berdasarkan SK Presiden Nomor 151 Tahun 2004, dengan mandat utama dalam pemberantasan penyelundupan, penguatan pengawasan devisa, dan optimalisasi penerimaan negara, termasuk dari sektor pertambangan dan energi.
Satgas mencatat capaian signifikan pada Semester I 2025, yaitu meningkatnya devisa negara menjadi USD 152,5 miliar atau naik 9,73% secara tahunan. Keberhasilan ini didukung oleh penguatan regulasi, integrasi sistem pengawasan seperti Minerva dan Automatic Banking System, serta pengendalian devisa impor sebesar 24,8%.
Acara peluncuran hari ini menjadi simbol dimulainya pemanfaatan sisa stockpile bijih bauksit di wilayah Kepulauan Riau, khususnya yang teridentifikasi di Bukit Citra. Potensi penerimaan negara dari aset ini diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun, sebagai pendapatan tambahan negara di luar perolehan rutin ekspor.
Acara dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan daerah, di antaranya:
Letjen TNI (Purn) H. Ludwig Friedrich Paulus, Wakil Menko Polhukam RI
Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, SH, M.Hum, PLT Wakil Jaksa Agung RI
Dwi Teguh Wibowo, Staf Ahli Kementerian Keuangan RI
Said Junaedi, Sesditjen Kementerian ESDM
Dr. Heru Krisna Reza, Tenaga Ahli Utama KSP RI
Sarjono Turin, SH, MH, Jaksa Agung Muda Intelijen & Ketua Koordinator Satgas 151
H. Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau
Forkopimda Kepri dan jajaran OPD terkait
Dalam sambutannya, Gubernur Kepri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya sebagai pilot project nasional penyelesaian aset negara sektor pertambangan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kepastian hukum dan manfaat ekonomi yang nyata.
Satgas berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh positif bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Sinergi antarinstansi diharapkan terus diperkuat demi ketahanan ekonomi nasional dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
( Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar