Postingan
Muara Enim, (30/07) Pemkab. Muara Enim dinilai berhasil meningkat pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis gender, termasuk advokasi dan perlindungan terhadap perempuan yang bekerja di perkebunan kelapa sawit dalam menjamin hak-hak dasar tanpa diskriminasi maupun kekerasan guna meningkatkan perekonomian rakyat dan kesejahteraan masyarakat. Penilaian dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Selatan dan Tribun Sumsel dalam Mata Lokal Awards 2025 berupa piala dan piagam tersebut diserahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru didampingi Anggota DPD RI, dr. Ratu Tenny Leriva kepada Wakil Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., di Kota Palembang, Rabu (30/07).
.
Wakil Bupati didampingi Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Shofyan Aripanca, S.Kom., dan Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Zeno Zasman, S.Sos., M.I.Kom., menjelaskan bahwa Pemkab. Muara Enim berkomitmen melindungi hak-hak pekerja perempuan, terutama di sektor informal dan sektor padat karya seperti perkebunan, perdagangan dan industri rumah tangga. Oleh karenanya menurut Wakil Bupati Pemkab. Muara Enim terus mendorong perusahaan yang ada agar memenuhi hak-hak para pekerja tanpa pandang gender sehingga setidaknya saat ini telah dipelopori 7 perusahaan kepala sawit yang memberikan perlindungan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan kepada 841 pekerjanya.
Dirinyapun menambahkan bahwa Pemkab. Muara Enim melalui perangkat daerah terkait kerap melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi para pekerja, termasuk istri-istri nelayan yang selama ini belum tersentuh.
.
Sebagai wakil kepala daerah perempuan, dalam pemerintahannya bersama Bupati H. Edison, S.H., M.Hum., Wabup berharap dapat mampu memaksimalkan perannya untuk melindungi dan memberdayakan pekerja perempuan dalam memperkuat perekonomian daerah yang inklusif tanpa batas melalui partisipasi semua pihak. Apalagi menurutnya dengan telah diterbitkannya Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, maka semua pihak seharusnya mendukung kesetaraan gender, termasuk pengawasan dan penegakan regulasi ketenagakerjaan yang berpihak pada perempuan.[diskominfosp-me jazz]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar