Pendidikan Politik Rakyat

 

Oleh : 

H. Albar Sentosa Subari ( Ketua Pembina Adat Sumsel ). 

Dan 

Marsal ( Pemerhati Sosial dan Hukum Adat Indonesia )

Muara Enim, Khatulistiwa news (24/01) -Politik dalam arti yang sebenarnya ialah menimbulkan hal hal kenegaraan, untuk mencapai kesejahteraan negara dan masyarakat menurut dasar yang diyakini ( Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, 2014: 83).

Pengertian di atas, terbukti bahwa keinsyafan politik tidak didapat dengan begitu saja pada rakyat. Mestinya harus ada didikan dan pelatihan dalam membela kepentingan umum. Pemerintah dan masyarakat sama sama mempunyai kepentingan,  sehingga rakyat juga memiliki keinsyafan politik bersama sama pemerintah.

Sebab ada adagium pemerintah dan rakyat sebagai dua mata uang. yang berbunyi: " dari Pemerintah dan dari masyarakat sendiri".

Pengajaran dan pelatihan dalam berbagai usaha harus diperbanyak. Latihan itu di dasarkan kepada kepentingan pembangunan masyarakat dengan sendirinya menimbulkan rasa kewajiban terhadap negara dan masyarakat.

Itulah permulaan keinsyafan politik, yang bisa berhasil.

Selain itu di samping usaha pemerintah, juga dilakukan oleh PARTAI POLITIK.

Gunanya Partai Politik bukan untuk mencari pengaruh kepada rakyat, untuk mencapai tempat yang terbanyak dan kedudukan yang kuat dalam lembaga legislatif ( apalagi dilakukan dengan cara cara ilegal).

Karena kedudukan yang terkuat itu mudah hilang pada pemilihan umum yang akan datang, apabila rakyat mendukungnya hanya tertarik dengan janji-janji yang tidak dapat dipenuhi ( janji bohong-selain itu juga dosa yang bersangkutan).

Kemurkaan rakyat yang merasa tertipu merugikan partai itu dalam waktu yang lama sekali. Tidak mudah mendapat kembali kepercayaan rakyat yang telah hilang.

Yang seperti ini mudah sekali terjadi, apabila pendukung partai adalah rakyat yang tidak mempunyai keinsyafan politik.

Kewajiban partai politik yang utama ialah mendidik rakyat untuk mendapatkan keinsyafan politik. Dalam masyarakat selalu ada berbagai aliran paham, baik yang berdasarkan kepada cita cita maupun yang berdasarkan kepada kepentingan golongan. Dalam masyarakat individualisme, golongan yang paling kuat.

Akan tetapi, dalam masyarakat kolektivisme seperti Indonesia: lebih penting adalah berdasarkan cita cita.( Rechtside).

Semua aliran paham itu disusun dan dipimpin oleh partai partai politik ke jalan yang teratur, supaya berguna untuk pembangunan masyarakat.

Adanya berbagai partai politik tidak merugikan, melainkan menguntungkan bagi masyarakat ( ideal nya): apabila partai partai itu insyaf akan kewajibannya sebagai pembangunan masyarakat dengan jalan memperdalam keinsyafan politik. ( Bukan masyarakat diperalat partai politik untuk mendapatkan dukungan sesaat lima tahun sekali, dengan cara menyalahi hukum dan etika berbangsa dan bernegara).

Dengan adanya berbagai partai itu, maka setiap partai terpaksa harus mempunyai visi dan misi memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan serta keadilan masyarakat.

Dengan visi, misi yang kuat dan jelas , lambat laun masyarakat mengadakan seleksi, pilihan.

Hanya partai yang murni cita citanya untuk mewujudkan Rechtside akan memperoleh pengaruh yang besar. Partai yang kosong visi misinya akan lenyap dalam perjalanan, seperti kulit yang hampa diterbangkan angin .

Betapa pun juga perbedaan paham dan tujuan: yang penting semuanya sama yaitu memperkuat tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia guna mempertahankan semboyan nasional: sekali merdeka tetap merdeka ".

Di samping perjuangan masing masing partai, maka asas Permusyawaratan tetap dipegang teguh.

Kedaulatan rakyat menimbulkan pimpinan negara yang berdasarkan kepada Permusyawaratan.

Permusyawaratan dengan sistem suara terbanyak akan membuang buang waktu dan biaya, dan itu sering tercela. ( Ada yang merasa menang dan ada juga merasa kalah karena selisih suara).

Permusyawaratan yang dilakukan dengan harga menghargai pendirian masing masing, membentuk karakter dan memperkuat persatuan.

Inilah suatu keuntungan besar, jika rakyat yang sudah mempunyai keinsyafan dan kecerdasan politik: hanya mau dipimpin dengan tindakan yang meyakinkan, tanpa cacat cela ( baik dari norma hukum, agama dan adat istiadat serta etika/ adab).

Dewasa ini bahwa rakyat kita belum seluruhnya mempunyai keinsyafan dan kecerdasan politik. Oleh karena itu adalah kewajiban kita untuk berusaha sekuat tenaga agar rakyat tidak buta politik.

Seperti kata Bung Hatta :

Nasib Indonesia di masa datang bergantung kepada keinsyafan politik rakyat ". ( Idem).

Sebab itu, marilah kita memperluas dan memperdalam pendidikan politik rakyat. Baik secara melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal, terutama masyarakat pedesaan yang sama sekali masih perlu pendamping pembelajaran politik.

Hal demikian merupakan kewajiban kita semua, sebagai penyelenggara negara, dan juga kewajiban bagi semua partai politik.

Kedaulatan rakyat tanpa ada keinsyafan politik pada rakyat akan melahirkan ANARKIS.

Pelihara bangsa Indonesia dari bahaya anarkis.

Anarkisme adalah penyakit masyarakat yang akan mengakibatkan hancurnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yg harus dihindari.

Simpulan;

1. Kewajiban semua baik pemerintah maupun partai politik untuk memberikan pendidikan dan pelatihan politik bagi masyarakat Indonesia.

2. Keinsyafan politik rakyat akan melahirkan negara yang berdasarkan Pancasila sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap abadi ( sekali merdeka tetap merdeka)

3. Kedaulatan rakyat merupakan perwujudan dari asas berbangsa dan bernegara yaitu Permusyawaratan Rakyat, dengan cara musyawarah mufakat. Sila  Pancasila.

Kedaulatan rakyat adalah pemerintahan yang berdasarkan pertanggungjawaban yang luas dan kekal, adalah rakyat dan yang memikul tanggung jawab adalah rakyat.

Jadi kekuasaan negara, yang didasarkan kepada kedaulatan rakyat, pada dasarnya adalah kekuasaan yang kekal . Masyarakat senantiasa membarui tenaganya dan tenaga pengurus nya. Dan dengan pembaruan itu terjaminlah kedudukan kekuasaan yang ada pada rakyat.

Syarat bagi kekuasaan adalah keadilan, yang dengan sendirinya harus membawa kesejahteraan bagi segala orang. Manakala pemerintahan rakyat tidak membawa keadilan dan kesejahteraan, melainkan menimbulkan kezaliman dan pencederaan, kekuasaan nya tidak akan kekal. Dalam pangkuan nya akan lahir tenaga dan aliran yang menentang yang akan membawa kejatuhannya dan memunculkan pengganti nya.

Kedaulatan rakyat yang meluap dari batasnya dan melulu menjadi anarki, akan digantikan oleh peraturan pemerintah yang bertentangan dengan itu, monarkhi atau oligarchi.

Apabila ia dilakukan sesuka sukanya, sehingga tiap tiap golongan rakyat bertindak dengan semaunya saja, maka pemeriksaan rakyat itu menjadi anarkhi. Anarkhi artinya tidak punya aturan, jadinya bukan pemerintahan lagi.( Berlaku hukum siapa yang kuat, menindas golongan yang lemah).

Akhir tulisan ini kita sitir, pesan yang sangat berharga dari seorang pejuang demokrasi politik dan ekonomi yaitu Bung Hatta,

Kedaulatan rakyat adalah pemerintahan rakyat yang dijalankan menurut peraturan yang telah dimufakati dengan bermusyawarah. (Redaksi)