KEMBALIKAN DEMOKRASI PANCASILA

 

Oleh : 

Marshal ( Pemerhati Sosial dan Hukum Adat Indonesia )

Muara Enim Khatulistiwa news (27)12) -Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani Kuno yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos memiliki arti kekuasaan atau pemerintah.

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana segenap rakyat ikut serta memerintah melalui wakil-wakilnya dalam lembaga pemerintahan.

Demokrasi sering disebut juga sebagai pemerintahan rakyat. Tata pemerintahan dan negaranya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah adanya pemilihan umum atau pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah guna memperoleh dukungan rakyat dalam mencapai tujuan nasional sebuah negara. Indonesia termasuk salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan.

Masih terkait pengertian demokrasi Pancasila, secara sederhana demokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai konsep demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila sebagai yang diketahui bersama terdiri dari lima sila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Konsep demokrasi pancasila merujuk pada sistem politik yang diterapkan di Indonesia, di mana demokrasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yaitu kelima sila.

Demokrasi Pancasila mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut.

Dalam konteks Demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat adalah prinsip utama yang dijunjung tinggi. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui proses pemilihan umum yang demokratis.

Berikut Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila:

Dasar Nilai Pancasila,

Demokrasi Pancasila didasarkan pada nilai-nilai ke lima Pancasila,  Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam menjalankan sistem politik dan mempengaruhi kebijakan publik.

Kedaulatan Rakyat

Demokrasi Pancasila mengutamakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama. Kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui pemilihan umum yang demokratis. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik.

Keberagaman dan Toleransi

Demokrasi Pancasila adalah pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Demokrasi Pancasila mendorong adanya kerukunan, toleransi, dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam prinsip persatuan Indonesia dalam Pancasila.

Konsep gotong royong atau kerja sama dalam masyarakat juga menjadi ciri Demokrasi Pancasila. Masyarakat Indonesia didorong untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, baik dalam pembangunan maupun dalam menjaga keharmonisan sosial. Gotong royong menjadi landasan dalam membangun solidaritas dan persatuan.

Demokrasi Pancasila menempatkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak untuk berorganisasi, dan hak untuk beragama.

Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Masyarakat diharapkan ikut serta dalam konsultasi publik, musyawarah, dan diskusi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Partisipasi publik ini penting dalam membangun masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Penerapan Demokrasi Pancasila melibatkan sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi prinsip pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Aspek terpenting dari Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi publik lainnya.

Aspek penting dalam Demokrasi Pancasila adalah kekuasaan yang tersebar di antara lembaga-lembaga pemerintahan. Prinsip checks and balances atau keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam sistem politik.

Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Aspek ini melibatkan mekanisme konsultasi publik, musyawarah masyarakat, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk mengemukakan pendapat, aspirasi, dan kepentingan mereka, serta ikut serta dalam pembuatan kebijakan yang memengaruhi mereka.

Selanjutnya Demokrasi Pancasila mengakui pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebagai aspek integral dari sistem politik. Hak-hak dasar, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya, dihormati dan dilindungi oleh negara. Aspek ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, berpartisipasi, dan berkembang secara bebas dan adil.

Prinsip demokrasi pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Prinsip demokrasi pancasila menekankan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Demokrasi Pancasila menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama serta mengupayakan harmoni dan toleransi antarwarga negara.

Pemilihan umumnya dilaksanakan secara langsung, bebas, terbuka, jujur, dan adil.

Tidak adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.

Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum dari pada kepentingan Pribadi ataupun golongan.

Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. (Redaksi)