Postingan
JAKARTA, Khatulistiwa news (28/12) - 'PT. ITSS – IMIP dan Pemerintah RI Harus bertanggung jawab penuh untuk pemulihan seluruh korban ledakan tungku smelter nikel PT ITSS, dan berikan Kompensasi yang layak serta jaminan
penghidupan bagi keluarganya, jaminan pendidikan bagi anak korban yang meninggal dunia serta
jaminan bagi masa depanya dalam mendapatkan pekerjaan.'
Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Rudi HB. Daman sampaikan turut prihatin dan duka cita mendalam terhadap semua korban dari ledakan tungku smelter yang terjadi di PT ITSS (Indonesia Tsingshan Stainless Steel) salah satu perusahaan di kawasan PT IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park). Tepatnya pada hari Minggu 24 Desember 2023. Demikian ujarnya memberikan keterangan tertulis singkat diterima awak media, Jakarta. Kamis (28/12).
Hingga rilis ini diterbitkan, jumlah korban meninggal terus bertambah, di hari pertama tragedi 13 orang pekerja meninggal dunia dan sekarang bertambah 6 orang meninggal dunia sehingga total sementara 19 orang pekerja meninggal dunia (13 orang meninggal dunia ditempat kejadian dan 6 orang meninggal dunia di rumah sakit) serta ± 32 orang pekerja mengalami luka berat yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit.
Kejadian ini bukan yang pertama kalinya.
Sejak dibuka tambang-tambang nikel di Morowali pada tahun 2015 lalu dan sekaligus bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) presiden Jokowi, kemuka Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).
Tercatat, telah 20 kejadian hingga Desember 2023, perusahaan tambang nikel yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) berulangkali mengalami kejadian serupa terus mengakibatkan hilangnya nyawa puluhan buruh/pekerja dan ratusan orang buruh mengalami luka, sedang, berat hingga cacat permanen sepanjang tahun 2015 - 2023.
Terlebih proyek strategis nasional ini diproyeksikan sebagai industri hilirisasi yang mendukung transisi energi diantaranya, sebagai penyokong utama batrey Mobil/Motor listrik, lanjut Rudi HB. Daman mengemukakan
" Inilah salah satu model transisi energi yang
berkeadilan versi pemerintahan Jokowi !," cetusnya.
Ungkapnya berikan pertanyaan bahwa sejauh ini GSBI mendapati dari berbagai sumber langsung maupun tidak langsung, bahwa penerapan K3 di PT ITSS sangat buruk, abai dan asal-asalan.
Bagaimana tidak, untuk mobil ambulance yang di
kawasan IMIP yang luasnya 2.000 Ha lebih dan 31 perusahaan lebih yang beroperasi, kemukamua hanya terdapat tidak lebih dari 5 mobil ambulance, sedangkan petugas K3 di PT ITSS.
" Diperkirakan jumlahnya kurang daripada yang di amantkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja (100 orang buruh : 1 Petugas K3) termasuk komposisi petugas K3 tersebut sebagianya tenaga kerja asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia (di PT ITSS berdasarkan sumber langsung GSBI, petugas K3 menggunakan atribut Helm berwana orange, namun di saat tragedi ini terjadi, tidak ada satupun petugas K3 yang terdapat dalam memberikan pertolongan pertama)," imbuhnya.
Diketahui, IMIP dan PT. ITSS adalah perusahaan besar yang kepemilikan sahamnya mayoritas dari Tiongkok. Pembangunan IMIP juga didanai oleh Bank dan Lembaga Finansial milik Tiongkok seperti China Development Bank, Bank Exim, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China.
Pihak-pihak ini juga harus bertanggungawab karena melakukan pembiayaan terhadap IMIP. Mereka harus menghormati Hak asasi manusia termasuk Hak Buruh. Mereka tidak boleh memberikan pendanaan terhadap bisnis kotor sebagaimana praktek yang berlangsung di IMIP saat ini.
Bahkan GSBI juga mendapati informasi terdapat beberapa pekerja meninggal dunia karena melompat jatuh saat terjadi ledakan akibat kesulitan untuk menyelamatkan diri dan tidak dapat di evakuasi karena di dalam tempat kerjanya tidak terdapat jalur evakuasi khusus saat kejadian tersebut.
Saat ini, berbagai lembaga pemerintah usai berita ledakan tungku smelter di PT ITSS menjadi
berita nasional berlomba mengirimkan tim untuk melakukan investigasi untuk menemukan penyebab kejadian tersebut diantaranya tim dari Menko Marves, Kemnaker, Kepolisian dan lain lain
Dalam hal ini, GSBI menduga tidak akan jauh berbeda hasilnya dari peristiwa ledakan tungku di PT GNI
yang menelan 2 orang pekerja meninggal dunia pada bulan Desember 2022 lalu.
Yang hingga kini, kabar berita hasil dari penyelidikan tersebut tidak pernah dibuka secara publik.
" Sebab, intimidasi demi intimidasi telah dilakukan oleh perusahaan PT ITSS kepada para buruh/pekerjanya yang menyebarluaskan berita ledakan tungku smelter PT ITSS dengan ancaman akan di PHK dan lain
sebagainya, ancaman itu dialirkan lewat pimpinan-pimpinan produksi dalam brefing kerja dan pesanpesan group WA," jelasnya.
Kompensasi bagi buruh yang meninggal dunia akibat tragedi maut tersebut diumumkan oleh
perusahaan yaitu sebesar Rp. 600 Juta yang sebelumnya hanya sebesar Rp. 170 juta.
Bagi GSBI sudah selayaknya buruh yang meninggal dunia diberikan kompensasi kepada ahli warisnya dengan sejumlah nilai tersebut. Namun, tentu saja hal tersebut tidak sebanding dengan hilangnya tulang
punggung keluarga selama-lamanya.
Maka, selain kompensasi tersebut perusahaan dan
pemerintah harus/wajib menjamin penghidupan keluarga korban dan anak-anaknya termasuk
masalah Pendidikan sampai dewasa hingga jaminan mendapatkan pekerjaan untuk keluarga dan
anak – anak korban yang telah meninggal dunia.
Bagi GSBI, hilirisasi ala Jokowi yang akan memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat hanyalah “omong kosong dan bohong besar” terhadap rakyat indonesia.
Karena nyatanya berlaku merampas hak-hak rakyat atas ruang hidup, hak-hak buruh dengan UU Cipta Kerjanya serta merenggut nyawa buruh dalam kondisi lingkungan kerja yang mengabaikan sistem K3, dan rusaknya lingkungan/lahan.
Selain itu, akan semakin mengokohkan berkhidmatnya pemerintahan Jokowi sebagai pemberi karpet merah terhadap oligarki dan perusahaan-perusahaan
kapitalis monopoli asing yang merupakan bentuk dari ke-bonekaanya terhadap imperialism.
Sebab Hilirisasi tanpa industrialisasi nasional sebagaimana yang terjadi saat ini hanya akan memperbesar dan memajukan industri-industri yang terdapat di negera-negara asing seperti China yang
menampung sekitar 90% eksport nikel indonesia dan melahirkan super profit bagi industri-industri di
China.
Dengan begitu Justru memperburuk ketidakadilan dalam agenda transisi energi dan memelihara/melestarikan indonesia sebagai penghasil bahan mentah dan setengah jadi untuk industri negara-negara asing.
Atas dasar fakta – fakta tersebut, GSBI [Gabungan Serikat buruh Indonesia] menyatakan sikap dan
menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia :
1. PT ITSS – IMIP dan Pemerintah RI Harus bertanggung jawab penuh untuk pemulihan
seluruh korban ledakan tungku smelter nikel PT ITSS, dan berikan Kompensasi yang layak serta jaminan penghidupan, dan pendidikan bagi anak-anak korban yang meninggal dunia.
Serta jaminan kepastian mendapat pekerjaan bagi masa depan anak-naka korban yang
meninggal dunia.
2. Bentuk Tim Investigasi Independent yang melibatkan unsur-unsur Organisasi Serikat Buruh, NGO, Komnas HAM, dan ILO untuk memastikan hasil investigasi atas tragedi maut kecelakan kerja di PT ITSS mendapatkan hasil yang objektive.
3. Hentikan intimidasi yang dilakukan oleh PT ITSS terhadap buruh yang ingin melaporkan ataupun memberikan informasi secara bebas atas kondisi kerja yang menyebabkan tragedi 19 orang pekerja meninggal dan puluhan pekerja luka sedang-berat akibat Tragedi Maut Kecelakaan Kerja di PT ITSS – Morowali.
4. Berikat Jaminan dan Hormati Hak-hak dasar buruh termasuk dalam hak kebebasan berpendapat, hak untuk berserikat, termasuk hak untuk mogok kerja! semua ini dijamin oleh perundang-undangan RI dan juga Konvensi ILO.
5. Terapkan dan berlakukan sepenuhnya sistem K3 ditempat kerja serta jamin kesediaan APD
yang lengkap dan tepat sesuai dengan perundang-undangan.
6. Berlakukan sanksi tegas terhadap pelanggaran K3 yang diduga telah menjadi praktik lama
PT ITSS.
7. Kami menuntut, hentikan klaim proyek hilirisasi nikel adalah proyek transisi energi yang bersih.
Dan kami juga menuntut Krisis Iklim dan transisi energi yang adil diselesaikan secara fundamental. Yaitu, mengubah sistem produksi pertanian secara menyeluruh yang
mensyaratkan penghapusan kekuasaan monopoli para tuan tanah atas petani di pedesaan, serta lahirkan industrialisasi nasional yang mengabdi pada kemajuan sistem produksi pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian untuk ketahanan pangan dan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya yang terbebas dari intervensi investasi asing.
Advokat Rakyat Agussalim SH menilai, kecelakaan di PT. ITSS ini adalah tragedi serius dan bukan kecelakaan kerja biasa, sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius pula. Investigasi tidak boleh dilakukan oleh internal perusahaan karena sudah pasti subyektif dan dikhawatirkan ada upaya untuk menutupi kesalahan sehingga harus ada Investigasi independen yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti KOMNAS HAM, ILO dan Pemerintah.
Kami menyayangkan sikap IMIP yang menutup informasi atas kejadian ini dengan melakukan intimidasi kepada buruh untuk tidak menyebarluaskan kejadian disertai ancaman PHK. hal ini akan menyulitkan buruh untuk dimintai keterangan sebab mereka merasa takut dan terancam. IMIP dan PT. ITSS harus membuka diri bagi siapapun yang ingin melakukan investigasi termasuk bagi Serikat Buruh maupun masyarakat sipil.
Kejadian ini jangan dijadikan "mainan sindikasi modal elit politik dengan investor kriminal kata Advokat Rakyat Agussalim SH, bahkan perusahaan-perusahaan di kawasan IMIP sama sekali tidak menghormati Hak Asasi Manusia dan hukum Ktenagakerjaan, buktinya kejadian ini.
Perusahaan harus menerapkan standart K3 yang baik, itu normatif dan biasa disemua Perusahaan katakan, tapi dengan memberikan pelatihan kepada seluruh buruh atas K3, memberikan APD yang berkualitas secara berkala, menerapkan system kerja yang nyaman dan aman bagi buruh, ekonomi kolektif dalam serikat pabrik sama semua tidak ada realisasinya.
Justeru saya menemukan banyak terdapat dugaan pelanggaran mengenai hal-hal tersebut, olehnya mari kita bentuk Tim Independen dan khusus soal kejadian ini.
Kata advokat Rakyat Agussalim SH pasti ada d kesalahan penerapan prosedur operasional dalam perbaikan tungku yang menyebabkan ledakan dan tidak ada jalur evakuasi khusus yang memadai untuk buruh menyelamatkan diri. Menurut Informasi yang kami dapatkan bahwa dari 13 korban yang meninggal tidak seluruhnya buruh yang sedang malakukan perbaikan tungku. Ada 5 orang yang ditemukan meninggal dilantai dua setelah api dapat dipadamkan dan satu orang meninggal karena melompat dan jatuh, karena kesulitan menyelamatkan diri dan tidak dapat dievakuasi.
" Tutup saja perusahaan itu !," timpal Advokat Rakyat Agussalim SH.
Selama ini buruh bekerja dalam tekanan, ancaman sanksi dan denda, sangat mudah perusahaan menjatuhkan sanksi dan denda hingga pemotongan upah termasuk bagi buruh yang mengalami kecelakaan kerja. Aturan yang dibuat memiliki standar yang lebih rendah dari standar hukum ketenagakerjaan nasional dan Internasional, sehingga berakibat pada banyaknya pelanggaran yang terjadi.
Pemerintah harus turut bertanggunggungjawab atas kelalainya dalam kejadian ini, sebab kami menemukan dugaan kuat pelanggaran dan adanya praktek pembiaran oleh pemerintah.
Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan atas perlindungan terhadap buruh, tetapi tidak dilakukan dan buruh menjadi pihak yang paling dikorbankan dalam proyek Hilirisasi Nikel sebagai Proyek Strategis Nasional tersebut.
Indonesia menjadi negara dengan tingkat deforestasi tertinggi kedua di dunia, setelah Brasil. Pembukaan dan perluasan perkebunan monokultur skala besar seperti kelapa sawit, perkebunan kayu untuk pulp dan paper, serta tambang nikel, batu bara, emas, minyak, Food Estate, dll. di Indonesia, menyebabkan hilangnya hutan dan rusaknya lahan yang semakin meluas.
Praktik
demikian menghasilkan pelepasan emisi Gas Rumah Kaca sekitar 79% dari total emisi di indonesia
dan sempat menduduki produsen emisi Gas Rumah Kaca terbesar keempat di dunia pada tahun
2015 yang sekaligus mencerabut masyarakat dari ruang hidupnya.
Faktanya hilirisasi tidak semanis dari gagasan presiden Jokowi, yang juga akan dilanjutkan oleh
anaknya Gibran yang saat ini menjadi Cawapres Prabowo yang akan bertanding di pemilu 2024.
Selain kerusakan lingkungan, nyawa buruh yang berkerja akan terus menjadi objek dari 'ganasnya'
lingkungan kerja yang abai dalam menerapkan sistem K3 (Keselamatan, dan Kesehatan Kerja) jika tidak ada perbaikan secara mendasar dalam perbaikan regulasi K3 serta komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan. Sepanjang itu, tragedi maut kecelakaan kerja ini akan Terus terjadi dalam dunia ketenagakerjaan. (Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar