Advokat Rakyat Dampingi Petani Tojo Una Una RDP di DPRD Kabupaten Tojo, Hak Rakyat Tidak Boleh Dikorbankan

 

SULAWESI TENGAH,Khatulistiwa news (18/06) - Persoalan agraria yang terjadi di banyak wilayah Indonesia memperlihatkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam. acapkali, masyarakat sering kali menjadi pihak paling rentan saat terjadi tumpang tindih kebijakan, perubahan status kawasan, maupun konflik kepentingan.

Masyarakat Desa Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, yang hingga kini menghadapi ketidakpastian atas ratusan sertifikat tanah yang ditarik kembali tanpa kejelasan penyelesaian. 

Perjuangan masyarakat Desa Tojo adalah bagian dari perjuangan besar untuk memastikan bahwa reforma agraria tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar menjadi jalan menghadirkan keadilan sosial dan ekologis bagi rakyat Indonesia

Ungkap Advokat Rakyat, Agussalim SH katakan persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi pertanahan, melainkan menyangkut hak hidup rakyat, keadilan agraria, dan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat kecil.

Negara tidak boleh membiarkan masyarakat hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian atas tanah yang selama ini mereka kelola dan jadikan sumber penghidupan. Negara harus hadir untuk memastikan rakyat tidak menjadi korban dari kekacauan kebijakan dan lemahnya tata kelola agraria.

Tanah bukan hanya soal dokumen administratif. Akan tetapi, Tanah merupakan ruang hidup masyarakat, sumber pangan keluarga, identitas sosial, dan masa depan generasi mereka. 

Advokat Rakyat Agussalim SH mendampingi masyarakat Desa Tojo Kabupaten Tojo Una Una RDP di DPRD Kabupaten Tojo, pasalnya sebanyak 270 Sertifikat secara sepihak ditarik BPN Kabupaten Tojo Una Una.

la mengajak seluruh aktivis gerakan untuk menyatukan langkah dan fokus pada agenda puritas bersama guna mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan berkepribadian budaya.

Agussalim menekankan pentingnya

terpeliharanya kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta budaya.

"Silakan berantas korupsi, silakan tuntut pelanggaran HAM, silakan tuntut bagian daripada oligarki," tegas Agussalim.

Dia menyerukan perhatian khusus dari para pejuang demokrasi terhadap krisis agraria yang terjadi, tetapi ingat, setiap jengkal tanah rakyat, terutama di Sulteng, sudah berada pada krisis paling parah, dicaplok diambil alih oleh para investasi-investasi mengatasnamakan rezim.

Piihak terkait, baik pemerintah daerah, lembaga pertanahan, otoritas kehutanan, maupun institusi lainnya, diharapkan membuka ruang dialog yang jujur dan setara demi menemukan solusi yang berpihak pada masyarakat serta menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut. (Niko)