ULANG TAHUN YANG KE-8, INTEGRITY LAW FIRM BERIKAN BEASISWA, LUNCURKAN BUKU, DAN GELAR DISKUSI SUMBER DAYA ALAM

 

JAKARTA, Khatulistiwa news (31/01) – Indrayana Centre for Government, Constitution and Society (INTEGRITY) Law Firm yang lahir pada 2 Februari 2015 akan memperingati ulang tahunnya yang ke-8 (ke delapan). Menyambut hari milad tersebut, INTEGRITY menggelar 3 (tiga) rangkaian acara sekaligus, yakni INTEGRITY Scholarship II tahun 2022 – 2023, Peluncuran buku berjudul “Kejahatan Korporasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam”, dan gelaran diskusi INTEGRITY Constitutional Discussion ke-9 dengan tema “Oligarki, Sumber Daya Alam, dan Ancamannya terhadap Pemilu 2024.”

Rangkaian pertama berupa INTEGRITY Scholarship II adalah program beasiswa yang ditujukan untuk menjaring mahasiswa-mahasiswi hukum terbaik dan akan ditempa menjadi Lawyer yang berkapasitas dan berintegritas tak terbeli. Setelah tahun lalu juga sukses dilaksanakan, tahun ini INTEGRITY kembali menjaring 12 orang finalis terpilih, yaitu: 1. Ajib Mudakirin Absor (UNNES), 2. Ardian Dwi Saputra (UGM), 3. Dayandini Hastiti Putri (UNPAM), 4. Fidelia Debi Valentika (UNDIP), 5. Arrafi Bima Guswara (UPNVJ), 6. Mikhael Ferdinan Imanuel (USU), 7. Muhammad Ainul Yaqin (UIN JKT), 8. M. Fahmi Reksa (UIN Bandung), 9. M. Hakim Rianta (Univ. Haluoleo), 10. M. Rifki Saputra (UNNES), 11. Vicko Taniady (Univ. Jember), 12. Vienka Rahmanillah (UIN Bandung). Para finalis akan memperebutkan bermacam hadiah diantaranya beasiswa, living cost (sampai lulus), piala bergilir, piala juara, dan hadiah uang tunai dengan total di atas Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah). 

“Beasiswa INTEGRITY dipersembahkan sebagai bentuk komitmen nyata INTEGRITY Law Firm untuk ikut memberikan warna dan menghadirkan penegakan hukum yang lebih terhormat, bermartabat tanpa praktik-praktik mafia hukum dengan cara melahirkan lawyer-lawyer yang berintegritas,” ujar Denny Indrayana, Senior Partner INTEGRITY Law Firm.

Rangkaian kedua yakni peluncuran buku berjudul “Kejahatan Korporasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam” sebagai hasil kolaborasi INTEGRITY dengan Sawit Watch yang concern mengenai persoalan tambang ilegal dan perusakan lingkungan di banyak tempat, khususnya Kalimantan Selatan yang juga merupakan tanah kelahiran Denny Indrayana. INTEGRITY Law Firm dan Sawit Watch berkeinginan untuk terus melakukan perlawanan terhadap praktek-praktek mafia tambang dan mafia hukum yang serakah.

“Lewat buku ini, kami ingin istiqomah untuk memberikan perlawanan terhadap praktek-praktek mafia tambang, mafia hukum, dan mencoba untuk melawan perusakan lingkungan yang dilakukan atas keserakahan dan kezaliman dalam mengelola tambang secara tidak amanah,”  tegas Wakil Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2011-2014 tersebut.

Rangkaian ketiga berupa gelaran diskusi INTEGRITY Constitutional Discussion ke-9 (ICD#9) dengan tema “Oligarki, Sumber Daya Alam, dan Ancamannya terhadap Pemilu 2024”. Diskusi ini menghadirkan narasumber dari kalangan aktivis, pemikir, dan juga tokoh nasional sebagai berikut:

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar HTN, Senior Partner INTEGRITY Law Firm, dan Registered Lawyer di Indonesia dan Australia);

2. Laode Muhammad Syarif, S.H., LL.M., Ph.D. (Aktivis Lingkungan dan Wakil Ketua KPK 2019)

3. Faisal Basri, S.E., M.A. (Ekonom Senior);

4. Bivitri Susanti, S.H., LL.M. (Dosen STHI Jentera dan Aktivis Hak Asasi Manusia);

5. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (Pakar Hukum Tata Negara dan Mantan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM);

6. Nurhanudin Ahmad (Direktur Eksekutif Sawit Watch); dan

7. Harimuddin, S.H. (Partner INTERGRITY Law Firm).

Para narasumber akan menyampaikan pandangan keilmuan serta kritiknya terhadap oligarki, pengelolaan sumber daya alam, dan ancamannya terhadap Pemilu 2024. Sekaligus, sebagian besar dari pakar tersebut juga akan didaulat sebagai dewan juri pada babak final debat hukum INTEGRITY Scholarship II. 

ICD#9 merupakan rangkaian diskusi berkala dan aktual yang dilaksanakan oleh INTEGRITY Law Firm. Sebelumnya diskusi ini membahas tentang penundaan Pemilu, PERPPU, dan isu konstitusional lainnya. Kali ini ICD#9 membahas tentang oligarki, SDA dan ancaman Pemilu 2024. Gelaran diskusi ini menunjukkan bahwa INTEGRITY bukan hanya kantor hukum yang berputar pada pekerjaan lawyering di pengadilan dan konsultasi hukum semata, namun juga ingin berkontribusi terhadap pembangunan hukum nasional, dengan melakukan advokasi, diseminasi, kajian, dan diskusi terkait kepentingan publik (public interest).

“Demikian, INTEGRITY mengundang rekan-rekan media, insan pers, LSM juga mahasiswa untuk ikut meramaikan acara Debat INTEGRITY Scholarship II, launching buku, serta diskusi ICD#9 yang insyaallah akan dilaksanakan mulai tanggal 31 Januari dan puncaknya tanggal 2 Februari 2023,” pungkas Guru Besar Hukum Tata Negara dan satu-satunya Warga Negara Indonesia yang menjadi registered lawyer serta membuka kantor di Melbourne, Australia tersebut.(Niko)