MA PUTUSKAN PULAU KECIL WAWONII DILARANG DITAMBANG, INTEGRITY LAW FIRM MINTA PENAMBANGAN DISTOP

 

JAKARTA, Khatulistiwa (27/01) - Perjuangan panjang masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara melawan kegiatan penambangan di pulau kecil tempat tinggal mereka semakin menunjukkan hasil. Terbaru, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten Konkep yang menjadi dasar diizinkannya pulau Wawonii menjadi wilayah tambang, dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) setelah diajukan permohonan keberatan uji materiil oleh Abidin, dkk. melalui Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm sebagai kuasa hukum.  

MA dalam amar putusan bernomor perkara 57/P/HUM/2022  tersebut secara tegas menyatakan bahwa Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Perda RTRW Konkep 2/2021 yang mencantumkan peruntukan kegiatan pertambangan di dalamnya, telah bertentangan dengan Pasal 4 huruf a, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Lebih lanjut, amar putusan MA juga memerintahkan Bupati dan DPRD Kabupaten Konkep merevisi Perda RTRW tersebut.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa secara filosofis, Kabupaten Konkep sebagai pulau kecil termasuk wilayah yang rentan dan sangat terbatas, sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Seluruh kegiatan yang tidak menunjang kehidupan ekosistem di atasnya, termasuk kegiatan penambangan dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity, sehingga dilarang untuk dilakukan karena mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup diatasnya, baik flora, fauna, maupun manusianya, dan bahkan mengancam kehidupan sekitar.

Secara sosiologis, MA juga menilai Perda RTRW tersebut juga tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan melahirkan kebijakan yang kontra-produktif. Karena, masyarakat Pulau Kecil Wawonii sejak dahulu mata pencaharian masyarakatnya bertani/berkebun, sehingga apabila kegiatan penambangan terus berlanjut bahkan masif dilakukan, akan berdampak bahkan merusak sumber mata pencaharian masyarakat Pulau Kecil Wawonii yang telah berlangsung secara turun temurun. Lebih lanjut putusan MA menimbang, secara yuridis Perda RTRW bertentangan dengan UU PWP3K yang sangat jelas mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. 

MA secara komprehensif juga menegaskan bahwa Perda RTRW Konkep bertentangan dengan Pasal 35 huruf k UU PWP3K yang mengatur larangan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Menurut MA, hal demikian dalam literatur environtmentalism, dapat diuraikan sebagai kerusakan atas lingkungan hidup baik yang terjadi secara alamiah maupun disebabkan akibat kegiatan manusia, dan dapat dibedakan dampaknya yakni terhadap lingkungan fisik (physical environment), lingkungan biologis (biological environment), serta lingkungan sosial (social environment).

“Putusan MA yang mengabulkan Permohonan Keberatan Uji Materiil atas Perda RTRW Konkep 2/2021 menjadi harapan dan titik terang perlindungan bagi masyarakat Pulau Kecil Wawonii. Dengan hadirnya putusan bersejarah ini, maka pemerintah harus segera menghentikan kegiatan penambangan dengan mencabut izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan dan melarang berbagai macam kegiatan pertambangan yang dilakukan di Kabupaten Konkep. Pesan kami kepada pembuat kebijakan, ingatlah, alam bukanlah warisan tetapi titipan untuk anak dan cucu kita di masa depan,” ujar Profesor Denny Indrayana, Senior Partner INTEGRITY Law Firm. 

Harimuddin, pria asal Buton Selatan-Sulawesi Tenggara yang juga salah satu kuasa hukum dari INTEGRITY Law Firm menambahkan bahwa UU 27/2007 diundangkan dan berlaku pada tanggal 17 Juli 2007. Karena itu, sejak tanggal tersebut, seluruh kegiatan perizinan tambang di pulau kecil tidak boleh lagi diterbitkan, termasuk penyusunan Perda RTWT Kabupaten/Kota, yang seharusnya tidak memasukkan kegiatan pertambangan di wilayah Pulau Kecil di daerahnya.    

Langkah advokasi masyarakat pulau kecil Wawonii tidak hanya berhenti di permohonan uji materiil MA, tetapi juga mengambil inisiatif langkah hukum lain, dengan menggugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Sultra ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari karena secara melawan hukum telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Nikel kepada PT. Gema Kreasi Perdana. Tahapan Perkara dengan Nomor 67/G/2022/PTUN.KDI tersebut telah selesai dengan acara pembuktian dan statusnya sedang menunggu putusan dari PTUN Kendari. 

Salah satu pemohon Keberatan Uji Materiil, Sahidin juga mensinyalir adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan Izin Tambang di Kabupaten Konkep. “Jelas-jelas dalam Undang-undang dan Perda Provinsi, Pulau Wawonii tidak boleh ditambang, tidak diperuntukkan untuk kegiatan tambang. Tapi tiba-tiba keluar Perda RTRW kabupaten yang membolehkan tambang masuk. Kami mensinyalir dugaan indikasi tindak pidana korupsi dan akan segera dilaporkan ke aparat penegak hukum,” tegas Sahidin.(Niko)