Postingan
MUARA ENIM, Khatulistiwa news (32/08) - Warga Kelurahan pasar II kota Muara Enim mendambakan rencana PTBA untuk membangun dinding tembok penahanan tanah (Talut) daerah alira sungai Enim di antara jembatan Enim satu sampai jembatan Enim dua Kelurahan Pasar II kecamatan Kota Muara Enim, sayangnya, hingga sampai saat ini hanya mimpi belaka belum dapat terealisasi padahal setahun yang lalu Gubernur Sumsel Herman Deru sudah melaksanakan ground breaking.
Hal tersebut disampaikan oleh Marshal tokoh Masyarakat Kelurahan Pasar II usai rapat dengan warga Kelurahan Pasar II Muara Enim yang dipimpin oleh Lurah Muara Enim Yudha Pratama, dan dihadiri anggota DPRD Muara Enim Yusran, tokoh masyarakat Iskandar dan Marshal serta perwakilan warga Muara Enim terutama yang tempat tinggal dan usahanya di sepanjang Sungai Enim, di Kantor Kelurahan Pasar II Kecamatan Kota Muara Enim, siang tadi Kamis (31/8).
Menurut Iskandar Ag. ST, ketua RT 02 RW 05 sekaligus tokoh Masyarakat Kelurahan Pasar II Kecamatan Kota Muara Enim mengatakan dalam Rapat tersebut, Kami masyarakat kota Muara Enim mempertanyakan
Rencana pembangunan Dinding Tembok Penahan Tanah ( Talut ) di aepanjang sungai Enim terutama dari Jembatan Enim satu sampai Jembatan Enim dua, yang rencananya akan di bangun oleh pihak PTBA Bukit Asam Tanjung Enim dilaksanakan ground breaking Oleh Gubernur Sum Sel bapak H Herman Deru yang di dampingi Bupati Muara Enim beserta Masyarakat Kota Muara Enim.
Masih menurut Iskandar, jika Talut tersebut terealisasi dampaknya akan cukup besar bagi Kota Muara Enim baik perekonomian, pariwisata dan sebagainya. "Jujur masyarakat kota Muara Enim merasakan dianaktirikan oleh PTBA bila dibandingkan dengan Kabupaten lain yang telah dibantu dan dibangunkan berbagai fasilitas umum, sedangkan PTBA tersebut sebagian besar beroperasi di Kabupaten Muara Enim," Paparnya.
Sementara Menurut anggota DPRD Muara Enim Yusran SH, bahwa pada rapat terdahulu dirinya telah mengajukan usul antara Pemkab Muara Enim dan PTBA untuk membuat posko informasi, sehingga jika ada pertanyaan atau keluhan dari masyarakat bisa langsung menyampaikan.
Namun menurut pihak Pemkab, katanya cukup di kelurahan sebagai perpanjangan tangan Pemkab Muara Enim. Tetapi masyarakat merasa kurang puas sebab pasti akan memakan waktu yang lama untuk menjawabnya terutama untuk masalah kapan akan dimulainya pembangunan talut tersebut. Jelasnya.
Marshal menambhakan Kota Muara Enim ini, adalah ibu kota Kabupaten Muara Enim, icon dan etalasenya Kabupaten Muara Enim dan merupakan wilayah ring 1 PTBA. Jadi merupakan hal yang wajar jika PTBA dan perusahaan apapun yang berinvestasi di Kabupaten Muara Enim ikut membantu membangun
Kota Muara Enim sehingga wajah ibu kota kabupaten semakin cantik dan menjadi salah tujuan wisata. Ungkapnya.
Sementara itu, Lurah Pasar II Muara Enim Yudha Pratama, mengatakan bahwa rencana pembangunan talut tersebut sudah lama dan itu memang sudah keinginan dan impian masyarakat Muara Enim. Setelah ditangkap Pemkab Muara Enim dan disambungkan dengan PTBA, akhirnya sampai dilakukan ground breaking oleh Gubernur Sumsel.
Namun sampai saat ini, kata dia, masih terkendala masalah teknis tetapi dari beberapa kali rapat akhirnya sudah mengerucut tinggal menunggu perizinan dari Kementrian PUPR keluar. Jika sudah keluar kemungkinan besar pembangunan sudah bisa dimulai.
"Nanti kita siapkan di kelurahan sebagai Posko pengaduan dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Talut ini sehingga bisa menjembatani kepada berbagai pihak demi kelancaran pembangunan Talut ini," harapnya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Muara Enim H Riswandar SH MH, mengatakan bahwa dari rapat terakhir sudah ada kesepakatan bahwa Pemkab Muara Enim akan segera mengurus perizinan pembangunan talut di Kementrian PUPR yang telah direvisi. Sedangkan persyaratan lainnya sudah dipenuhi seperti dukungan masyarakat terutama yang tinggal disepanjang bantaran Sungai Enim yang menyatakan tidak akan meminta ganti rugi tanam tumbuh dan lain-lain akibat dari pelaksanaan pembangunan talut tersebut.
Jika memang nantinya ada yang harus dilakukan ganti rugi, Pemkab Muara Enim siap melakukan ganti rugi dan akan dianggarkan dalam APBD. Talud yang akan dibangun nanti kurang lebih sepanjang 1.890 meter ini memiliki nilai proyek Rp 106.060.000.000 miliar. "Kalau izin revisi dari Kementrian PUPR keluar, insyaAllah proyek talut sudah bisa dimulai dan tidak ada lagi kendala," pungkasnya.
Sebenarnya, lanjut Riswandar, kemarin sudah keluar izin. Namun karena ada pergeseran titik 0, maka diajukan kembali, surat dari balai besar sudah naik ke pusat dan sudah dinyatakan lengkap. Mungkin dalam minggu-minggu ini sudah turun, dan akan dibuka tender kembali. Diperkirakan, pembangunan tersebut akan dilaksanakan di bulan November, karena pembangunan ini menggunakan dana CSR PTBA dan tidak terikat tahun anggaran.
Terpisah, VP Sustainability PTBA Hartono, mengatakan bahwa pihaknya tidak ada niat sama sekali untuk mengulur-ngulur waktu pembangunannya, malah lebih cepat lebih bagus dengan catatan apa-apa yang menjadi tanggungjawab Pemkab Muara Enim dan PTBA seperti perizinan sudah selesai semua sebab untuk dana memang sudah dianggarkan dan siap kapan saja.
"Dana yang digunakan ini uang negara dan cukup besar, makanya kami berprinsip kehati-hatian. Jadi lebih baik semua persyaratan dipenuhi sehingga ketika mulai bekerja lebih aman," katanya.
Ditambahkan Hartono, sebelumnya sudah ada rapat pertemuan terakhir, Pemda melakukan apa-apa yang menjadi kewajibannya di dalam perjanjian pun sebaliknya PTBA, ketika semua sudah clear and clean, jelas dan tidak ada masalah lagi maka pembangunan itu akan segera dilaksanakan, tidak hak bagi PTBA untuk menghalang-halangi, itu memang hak masyarakat.
Saat ini PTBA dan Pemkab Muara Enim sedang berusaha sekuat tenaga agar proses ini bisa selesai dengan cepat dengan tetap sesuai dengan regulasi yang ada. "Mudah-mudahan jika bulan ini perizinannya sudah keluar dan proses berjalan lancar tahun ini juga sudah bisa dilaksanakan lelang kembali. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar