Postingan
Muara Khatulistiwa News,- Pj. Bupati Muara Enim, Dr. H. Nasrun Umar, S.H., M.M., akan melakukan tindakan tegas apabila ada oknum Aparatur yang terlibat dalam tambang Ilegal.
Kecaman ini disampaikan Pj. Bupati Muara Enim, Dr. H. Nasrun Umar, S.H., M.M., pada Senin petang (24/05) dalam menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pertambangan tanpa izin (Peti) di desa Penyandingan dan desa Tanjung Lalang kecamatan Tanjung Agung.
Diketahui selama ini, Pemkab. Muara Enim bersama TNI-Polri sudah sejak lama mengupayakan penertiban terhadap tambang Ilegal tersebut, mulai dari sosialisasi, penerbitan Surat Edaran, pembentukkan tim terpadu, gelar pasukan, razia, hingga penertiban dan penindakan.
Namun namun belum menuai hasil yang dikarenakan dengan terbitnya UU No. 23/2014 yang mengatur kewenangan pertambangan Minerba menjadi urusan pemerintahan provinsi dan kemudian terbit UU No. 3/2020 yang mengembalikan kewenangannya ke pemerintah pusat, maka permasalahan ini sudah berada diluar kewenangan daerah.
Akan hal itu, tetaplah Pj. Bupati memiliki tanggung jawab melindungi warganya dari risiko kecelakaan maupun kerusakan lingkungan sehingga siap bekerja sama dengan pihak manapun untuk menghentikan kegiatan ilegal tersebut.
Memang benar selain berdampak pada lingkungan hidup tambang Ilegal juga dapat mengacam resiko kecelakaan jiwa.
"Siapapun yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin merupakan tindakan ilegal yang melanggar aturan hukum dan apabila ada oknum Aparatur yang terlibat akan kami tindak tegas", tegas Nasrun Umar.
Dalam kegiatan ini Pj. Bupati Muara Enim, Dr. H. Nasrun Umar, S.H., M.M., Nasrun Umar melakukannya bersama Dandim 0404 Muara Enim, Letkol. Inf. Erwin Iswari, S.Sos., M.Tr. (Han)., Kapolres, AKBP. Danny HAB. Sianipar, S.H., Ketua Pengadilan Negeri, Elvin Adrian, S.H., M.H., dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Nino Adrian, S.E., serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Riswandar, S.H., M.H.,( Azhari/Protokol)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar