Postingan
Gerakan Masyarakat Anti Korupsi GARKI Palembang menggelar aksi unjuk rasa di halaman Pemkab Muara Enim Selasa (26/07) menyikapi laporan keuangan daerah tahun 2021 yang disampaikan oleh Pj Bupati dalam Paripurna ke 8 di gedung DPRD Muara Enim bahwa Pemkab Muara Enim terdapat Silpa APBD mencapai setengah triliun lebih. Belum lagi persoalan berbagai indikasi korupsi di beberapa Dinas
Hal ini ditegaskan oleh kordinator Aksi GARKI Rohadi menurut nya dengan carut marut nya silpa hampir setengah triliun Pemerintah masih tetap mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian WTP oleh Badan Penerima dan Keuangan Republik Indonesia tahun 2021
inilah yang menjadi pertanyaan masyarakat kabupaten Muara Enim jelasnya.
Menyikapi Demo yang hadir di halaman Pemkab Muara Enim, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kedbangpol Muara Enim Drs Andi Wijaya dirinya menyambut baik Apa yang dilakukan oleh Garki Sumsel, namun terkait dengan predikat WTP yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI itu adalah domain mereka dan kita di sini hanya sebagai peserta seharusnya demo ini ditujukan kepada yang berkompeten bukan kepada kita jelasnya.
Dari pantauan yang didapat di lapangan bahwa demo yang terjadi di halaman pemka Muara Enim mendapat berbagai reaksi dari elemen masyarakat yang tergabung dalam ormas LSM yang ada di Kabupaten Muara Enim yang pada dasarnya sangat berkeberatan dengan adanya gerakan ini. Mengingat di Muara Enim ini nyaris seluruh Ormas LSM sudah terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Muara Enim.
Kapan lagi Kabupaten ini akan berbenah berbuat dan maju jika banyak orang yang ingin mengobok-obok semangat sementara seluruh elemen pemuda yang tergabung dalam berbagai unsur sudah bertekad untuk mengawasi lajunya pembangunan Muara Enim ke arah yang lebih baik sehingga dengan adanya gerakan ini kenyamanan kita selaku warga masyarakat Muara Enim merasa terusik ujar Doni salah satu aktivis Muara Enim.
Tanggapan senada juga disampaikan oleh beberapa aktivitas seperti Reza Adesanur dan Imam Suranto serta puluhan lainya yang tampak hadir mengatakan jika Kabupaten Muara yang tidak berhak mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI tahun 2021 maka silakan demo Mereka jangan demo Pemkab Muara Enim yang saat ini tengah berbenah.
Karena sebagai elemen masyarakat utamanya seluruh ormas LSM dan organisasi lainnya yang tergabung dalam Pemuda Kabupaten Muara Enim sudah sepakat ingin melihat Pemerintah Kabupaten Muara Enim berjalan dengan baik sehingga kemajuan kabupaten ini dapat segera tercapai.
Jadi kami sangat menyesalkan jika ada kelompok-kelompok terlebih mereka belum terdaftar sebagai organisasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim kami selaku elemen Pemuda secara tegas akan menghalau mereka ujar iman Suranto. (Redaksi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar