Tersangka Suap Izin Tambang, MHM Penuhi Panggilan KPK RI Ditemani Kuasa Hukum

 

JAKARTA,Khatulistiwa  news (28/07) - Mardani H. Maming alias MHM salah seorang pengusaha asal Kalimantan Selatan yang merupakan bendahara umum PBNU tersangka terjerat dugaan korupsi kasus suap izin penerbitan usaha tambang, yang semenjak Senin (26/07) lalu telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. 

MHM dengan mengenakan kaos berwarna hijau dan jaket biru gelap hadir mendatangi gedung Merah Putih KPK RI pada pukul 14.10 wib siang tadi yang berlokasi di jalan Rasuna Said Kuningan ditemani team kuasa hukum yang ditunjuk oleh PB NU. Nampak, salah satu kuasa hukum nya menemani yakni Prof. Denny Indrayana Mantan Wamenkumham, Senior Partner INTEGRITY Law Firm. Jakarta, Kamis (28/07/2022)

Sedari, team kuasa hukum Denny Indrayana sebelumnya menjelaskan bakal siap menghadapi proses hukum selanjutnya, dan tetap berikhtiar maksimal.

" Sambil tak putus berdoa, untuk mendapatkan keadilan yang hakiki, keadilan yang sebenar-benarnya," kemuka Denny.

Sebelumnya, Denny pun menyatakan kliennya memang akan mendatangi KPK pada 28 Juli 2022. Kepastian ini ia berikan untuk menjawab tudingan yang menyebut Maming mangkir dari panggilan penyidik.

Menurut Denny, kliennya tidak ada maksud absen dari dua (2) kali panggilan penyidik KPK. 

Meski, sedari team Kuasa hukum tentunya menyayangkan keputusan dari KPK tersebut, lantaran status DPO menjadi salah satu pertimbangan hakim menolak gugatan praperadilan yang diajukan kliennya.

Perlu diketahui, sebelumnya sedari pihak LPBH PBNU telah melayangkan ke KPK RI dengan nomor kop surat 029/LPBH PBNU/VII/2022 yang mana berisikan permohonan untuk permohonan penyesuaian jadwal pemberian keterangan. Yang mana dari pihak KPK berkeinginan agar MHM hadir untuk memenuhi panggilan KPK dan memberikan keterangan pada tanggal 13 dan 20 Juli lalu. Dan pada hari Senin (26/07) menurut informasi bakal dijemput paksa, akan tetapi ybs sedang mengajukan pra peradilan gugatan di PN Jakarta Selatan. Sementara dari team kuasa hukum PBNU berkehendak akan hadir ke gedung KPK pada hari Kamis (28/07).(Niko)