Kejagung Periksa 9 Orang Saksi, Perkara BAKTI Kominfo Dalam Perkara TPK dan TPPU

 

JAKARTA, Khatulistiwa news (25/09) - Pada Senin 25 September 2023, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 9 orang saksi, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Dr Ketut Sumedana menjelaskan bahwa tim penyidik JAMPIDSUS Kejaksaan Agung memeriksa 9 orang saksi, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022.

Lanjut Kapuspenkum menjelaskan, bahwa saksi saksi yang diperiksa yaitu:  

SM selaku Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

UK selaku Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 

ASL selaku Kepala Biro Perencanaan Setjen Kementerian Komunikasi dan Informatika.

MT selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

I selaku Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika Kementerian Kominfo RI.

TB selaku Direktur Pelaksanaan Anggaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

HEP selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol Kementerian Komunikasi dan Informasi.

NW selaku Staf Khusus Menteri Kominfo RI.

Y selaku Staf TU Kemkominfo. 

Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Dr Ketut Sumedana menerangkan, bahwa adapun kesembilan orang saksi diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022 atas nama Tersangka EH, paparnya menjelaskan.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud, kemuka Kapuspenkum Ketut. (Niko)