Postingan
Dalam Aksi Damai yang dilakukan Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang dinilai akan adanya kebangkitan Komunisme dan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.
Setelah membaca dan menganalisa secara akademik naskah rancangan undang undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang diusulkan oleh beberapa Fraksi di DPR RI, mengkaji RUU HIP tersebut secara mendalam dan mencermati situasi sosial pilitik terkini ditanah air, maka dengan ini kami dari Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu menyatakan sikap sebagai berikut.
Mendukung dan siap mengawal maklumat majlis ulama indonesia Pusat dan dewan pimpinan provinsi Sumsel.
Meminta wakil wakil rakyat di legislatif menghentikan pembahasan RUU HIP, di Proleknas. Karna tidak menjadikan Tap MPRS XXV tahun 1966 sebagai dasar dan ada pasal pasal yang bertentangan dengan Pancasila serta berpeluang bangkitnya paham komunisme.
Menolak kebangkitan kembali Paham Komunisme, leninisme dan semua bentuk paham yang bertentangan dengan bentuk idiologi pancasila, UUD 1945, dan NKRI.
Menolak segala bentuk penyimpangan terhadap ruh dasar negara Pancasila, UUD 1945, NKRI, termasuk peraturan perundang undangan yang substansinya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Meminta TNI dan Polri mengawal Pancasila, UUD 1945, dan NKRI dan seluruh Anasir yang akan merongrong, mengdeskreditkan, bahkan melenyapkan ketiga pilar tersebut.
Meminta semua elemen bangsa, khususnya Ormas, OKP, legislatif, eksekutif, yudikatif, menghimpun sumber daya yang ada untuk mencegah munculnya kebangkitan Komunisme dan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
Jika tuntutan penghentian pembahasan RUU HIP tidak dilakukan, kami meminta partai pengusung RUU HIP dibubarkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku karena patut diduga partai tersebut telah ditunggangi oleh oknum tertentu yang ingin mengubah Idiologi Pancasila secara halus dan sistematis.
Mendesak aparatur penegak hukum mengusut secara tuntas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (UU No.27 tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara) Oknum inisiator atau lainnya yang patut lainnya yang patut diduga akan mengubah Pancasila melalui usulan RUU HIP.
Meminta Presiden membubarkan BPIP karena terbukti tidak menjalankan fungsinya sehigga RUU HIP yang terindikasi menyimpang dari Pancasila lolos di Prolegnas.
Drs H. Umar Said sebagai koordinator Aksi saat ditanyai mengenai pertemuan dengan Anggota DPRD Sumsel Ia mengatakan Semua Fraksi fraksi hadir dan bertemu kami, hanya Fraksi PDI P yang tidak hadir, apabila PDIP hadir maka akan lebih elegant, kami tidak menyangka semua Fraksi hadir untuk menerima kita semua.
“Kami sudah sampaikan bahwa, aksi ini mengawal maklumat majelis ulama pusat, dan maklumat itu sdh disampaikan apabila RUU BIP itu di Sah kan maka majelis ulama pusat akan mengangkat panglima aksi untuk mengerahkan massa untuk berjuang habis habisan,”katanya
Kalau pun ada gerakan itu hak semua untuk menyampaikan aspirasi Karena pemerintah kita ini kita tidak bisa mendengar ruang ruang tertutup, hanya degan kekuatan massa pemerintah bisa merubah sikap, kami tegaskan dan terus memonitor apabila RUU HIP tetap dibahas akan melakukan aksi yg lebih besar dari hari ini.
“Harapan kami semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, bahwa RUU HIP ini akan membawa mudharat, bahaya yg lebih besar untuk negeri ini, kita doa kan agar mereka sadar, bahwa Pancasila sudah final tidak perlu jadi Trisila dan tidak perlu jadi Dwisila apalagi asusila,”harapnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Selatan Susanto Azis saat ditanyai melalui pesan singkat Whats aap, mengenai tidak adanya satupun anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PDI Perjuangan yang hadir saat Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu menyampaikan aspirasi mereka untuk menolak RUU HIP, Susanto tidak memberi jawaban(Imr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar