IPW Minta Polri Bekerja Cepat Ungkap dan Tuntaskan Kasus Pembakaran Bendera PDIP di Aksi Penolakan RUU HIP

JAKARTA KHATULISTIWA NEWS.COM,-  Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW),
Neta S Pane menyampaikan bahwa Polri diharapkan bekerja cepat mengungkap dan menuntaskan kasus pembakaran bendera PDIP dalam aksi demo penolakan RUU HIP di depan Gedung DPR beberapa waktu lalu, khususnya akibat pembakaran bendera PDIP potensi konflik orizontal di akar rumput semakin nyata dan memprihatinkan. Demikian sampai Neta memberikan pernyataan resmi singkatnya, Jakarta (26/6)

"Sayangnya Indonesian Police Watch (IPW) melihat jajaran kepolisian masih bekerja lamban dalam menangani kasus ini. Padahal cukup banyak saksi di TKP, video dan foto aksi pembakaran bendera PDIP itu sudah viral, dan di TKP juga sangat banyak aparat intelijen yang bisa diminta data maupun informasinya untuk mempercepat penuntasan kasus ini," imbuh Neta.

"Jika Polri masih bekerja lamban, IPW khawatir kasus pembakaran bendera PDIP ini akan memunculkan konflik dan kekacauan, yang berbuntut pada stabilitas kekuasaan Presiden Jokowi. Apalagi dalam aksi demo menolak RUU HIP itu ada sebagian massa yang menuntut pelengseran Jokowi sebagai presiden," ucapnya.

Maka itulah, kemuka Ketua Presidium IPW mengatakan Polri perlu bekerja keras segera menuntaskan kasus tersebut. Selain itu, segera mengerahkan babinkamtibmasnya di berbagai daerah untuk melakukan pendekatan kepada tokoh tokoh agar tidak terjadi benturan di masyarakat pasca pembakaran bendera PDIP, lanjutnya.

"Adalah hal wajar jika PDIP melapor ke polisi karena benderanya dibakar dlm aksi demo menolak RUU HIP. Artinya, PDIP bisa melaporkan para pembakar bendera maupun korlap aksi tersebut. Sebab, sebagai partai besar, PDIP jelas tidak mau dilecehkan," ujar Neta.

"Bagaimana pun aksi pembakaran bendera parpol ini tidak bisa dibiarkan. Jika dibiarkan akan ada dua hal yangmuncul. Pertama (1), kasus pembakaran bendera parpol ini akan menjadi yurisprudensi atau preseden yang akan diikuti masyarakat lain, yang jika kecewa dengan parpol atau ormas massa tertentu, massa akan dengan gampang membakar bendera parpol atau ormas tsb.

Lalu, Kemuka Neta alasan yang Kedua (2), jika kasus ini dibiarkan akan muncul aksi balas dendam dari massa dan pendukung parpol tsb (PDIP) terhadap massa aksi yg membakar bendera mereka.

"Mengingat massa PDIP cukup banyak dan menyebar di seluruh Indonesia bukan mustahil mereka akan melakukan aksi massa memprotes pembakaran bendera parpolnya, sementara ormas yang melakukan aksi penolakan RUU HIP itu juga cukup banyak massanya dan menyebar di seluruh Indonesia. Jika hal itu terjadi bentrokan massa tentu tak terhindarkan," paparnya.

"Sebab itu, sebelum bentrokan massa di berbagai daerah terjadi, Polri harus segera memproses dan menuntaskan laporan pembakaran bendera PDIP tersebut. Polri perlu bertindak ekstra cepat mengusut dan menyelesaikan kasus ini agar tidak terjadi konflik dan bentrokan massa di akar rumput, yang pada akhirnya bisa mengganggu stabilitas kekuasaan Presiden Jokowi," tutupnya.( Nick)