Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.

 

Oleh : 

H. Albar Sentosa Subari ( Ketua Pembina Adat Sumsel ). 

Dan 

Marsal ( Pemerhati Sosial dan Hukum Adat Indonesia )

Muara Enim, Khatulistiwa news (32/05) Soekarno menyebut Pancasila sebagai " leitstar ( bintang penuntun) yang dinamis, yang dapat mengarahkan pergerakan bangsa ke depan.

Keterbukaan Pancasila itu diperlukan terutama dalam kerangka epistemologi ( kerangka teoritis) dan aksiologisnya ( kerangka operatifnya), yang membuka peluang bagi masuknya dari berbagai alternatif pemikiran dan pengalaman bangsa lain serta penyesuaian dengan kondisi sosial dan tantangan zaman. Meskipun demikian, keterbukaan Pancasila itu harus tetap dalam batas kerangka ontologisnya (kerangka keyakinan nya) dan dalam batas garis kontur prinsip prinsip dasar setiap sila serta koherensi ( kesalingterkaitan) antar   sila.

Prof.Dr. Hamka, dalam Memahami Hamka karya Haidar Musyafa mengatakan sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah merupakan Urat Tunggang Pancasila, maksudnya bahwa semua sila lainnya di bawah naungan sila Ketuhanan Yang Maha Esa ( sila pertama Pancasila).h.25.

Keterbukaan ideologi Pancasila dimungkinkan oleh sejumlah faktor;

Pertama Pancasila sebagai dasar " filsafat" ( philosophische Groundslag) negara

Sebagai filsafat, pengembangan ideologi Pancasila menghendaki landasan filsafat Pancasila yang kuat. Tanpa filsafat, ideologi akan menjadi dogma yang dipaksakan dari atas (negara), tidak lahir dari kesadaran masyarakat. Pemaksaan Pancasila secara dogmatis bisa mencederai prinsip dasar Pancasila itu sendiri, yang menghendaki pemuliaan nilai nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban dengan hikmah kebijaksanaan.

Kedua, dimungkinkan karena ideologi Pancasila dirumuskan melalui proses konsensus secara tumpang tindih, dengan mencari sintesis dari keragaman aspirasi ideologis, keagamaan,adat, dan golongan, yang relatif terwakili dalam korupsi pembentuk dasar negara dan konstitusi Proklamasi. Dengan sifatnya seperti ini, Pancasila diproyeksikan untuk memiliki daya rekonsiliatif, bukan hanya dalam kemampuannya menampung keragaman aspirasi bangsa Indonesia yang majemuk, tetapi juga memenuhi kebutuhan rekonsiliatif dalam pergaulan antarbangsa. Nilai nilai Pancasila dipercaya bisa menjadi fundamen bagi suatu usaha membangun tata dunia baru dengan semangat melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan.

Ketiga, keterbukaan dimungkinkan karena ideologi Pancasila, sebagai hasil sintesis dari suatu overlapping consensus, hanya beroperasi di ruang publik kenegaraan.

Dalam pergaulan antara individu di ranah privat dan komunitas ( etnis, agama, adat, ormas,dan orpol) masing masing perseorangan dan komunitas masih bisa mengembangkan kekhasan pandangan dunia masing masing. Namun, dalam pergaulan antar sosial yang majemuk dalam wilayah publik kenegaraan, segala perseorangan dan komunitas itu harus menganut ideologi Pancasila sebagai titik temu.

Keempat, keterbukaan ideologi Pancasila sebagai ideologi konsensus di ranah publik kenegaraan itu dimungkinkan karena adanya elemen elemen konvergensi di balik segala perbedaan dan keragaman yang ada. Sebuah bangsa yang tumbuh karena kesamaan asal usul, lingkungan geokultural, pengalaman sejarah, dan kehendak bersama, yang menumbuhkan karakter kolektif yang khas.

Otto Bauer mengatakan bahwa Bangsa adalah satu persamaan, satu karakter yang tumbuh dan lahir dari satu Persatuan pengalaman.( Dalam Yudi Latif, 2021, h.205)

Kelima, keterbukaan Pancasila dimungkinkan sejauh Pancasila sebagai civil relation tidak dikembangkan secara vertikal dengan dimonopoli oleh negara. Melainkan dikembangkan secara horizontal dengan melibatkan peran peran komunitas. Ada pembagian peran yang tepat antara negara dan masyarakat untuk saling bergotong royong dan saling mengontrol. Sehingga Pancasila tidak hanya menjadi alat negara untuk mendisiplinkan masyarakat, tetapi juga alat masyarakat untuk memastikan kebijakan dan perilaku penyelenggaraan negara sejalan dengan imperatif moral Pancasila.(Redaksi)