Postingan
JAKARTA, Khatulistiwa news (24/02) - Alamak, segudang pertanyaan tentunya akan menjadi pertanyaan khalayak publik, apabila ada proyek yang terbilang menggunakan anggaran negara bahkan menelan biaya sampai hampir Kisar 1.9 Triliun. Namun, masih menyisakan penderitaan bagi pemilik lahan yang belum menerima sepeser pun, uang ganti rugi pembebasan lahan. Jakarta, Jumat (24/02/2023)
Itulah, yang dialami keluarga Ahli Waris Sumeisey Pemilik Lahan seluas kisar 4,05 hektar senilai 6.4 Miliar Rupiah berlokasi di Bendungan Waduk Kuwil Kawangkoan yang menelan anggaran keuangan negara sebesar 1.9 Triliun rupiah berlokasi di kawasan Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Sebutlah, Debbi Sumeisey menceritakan kala menunjukan di gambar bendungan Kuwil tersebut." Itulah, lahan milik keluarga kami. Berada di bagian atas tepatnya ada tulisan Waduk Kuwil Kawangkoan," ujarnya sembari menunjukan pada Poto yang nampak diambil melalui udara, menggunakan drone itu.
" Dahulu itu Bukit, dan ada pohon itu...sekarang sudah di obrak abrik. Dan kami belum menerima ganti rugi sama sekali hingga saat ini," tukas perempuan usia 40 tahun-an itu menyebutkan seraya bersedih.
Dirinya pun sempat mengatakan, keluarga kami dekat sekali dengan bapak Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey. Soalnya, Oma (red : sebutan nenek) masih keluarga dari Bapak Olly, demikian tukasnya mengatakan.
Lantas, timpal Debbi sembari memperlihatkan foto foto keluarga saat dirinya bersama kedua saudara nya berfoto bersama bapak Gubernur Olly Dondokambey di telpon selularnya.
Diketahui, Bendungan yang dibangun semenjak tahun 2016 tersebut memiliki kapasitas tampung hingga 26 juta meter kubik, dengan luas genangan 157 hektare. Besar harapan, bendungan ini dapat mengurangi banjir khususnya di Manado dan juga untuk mengairi lahan pertanian di daerah sekitar. Telah diresmikan Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) pada pertengahan bulan lalu, tepatnya pada hari Kamis 19 Januari 2023.
Disamping itu, Bendungan Kuwil Kawangkoan ini juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga mikro hidro, yang menghasilkan tenaga listrik dua kali 0,70 Megawatt. Dan bisa menjadi tempat penampungan air hujan dan sebagai tempat membudidayakan ikan.
Ke- 2 perempuan Kaka Beradik, Ahli Waris Sumeisey bernama Sendy Sumeisey dan Debbi Sumeisey tetap gigih memperjuangkan hak nya meski harus meluangkan waktu terbang ke Ibukota DKI Jakarta dari Manado untuk mengadu dan melaporkan perihal persoalan dihadapinya.
Sudah semenjak hari Selasa tanggal 21 Februari, dari melaporkan dan mengadu ke Kemenkopolhukam Bapak Mahfud MD, lalu ke Wasidik Bareskrim Mabes Polri bidang Wilayah Sulawesi Utara, serta juga kemarin pada hari Kamis (23/02/2023) melaporkan juga ke Kementerian ATR/BPN serta melayangkan surat ke KSP di Istana Negara.
Lantaran, ungkap mereka, lantaran sudah melapor ke Kejaksaan dan DPRD akan tetapi belum ada solusi juga hingga kini.
Memang, kata Sendy Sumeisey mengatakan jikalau dirinya sempat diiming imingi akan diberikan uang ganti rugi oleh seseorang yg enggan dirinya sebutkan." Yah, dia sempat bilang uangnya ada sejumlah 1.6 miliar, ada di dirinya," ujar Sendy seraya meneruskan hasil percakapan dengan orang tersebut.
Maka itulah, dirinya sempat kaget dan merasa aneh. Tanah keluarga nya (Sumeisey) luasnya 4 hektar sekian, kok hanya peroleh sebesar itu. Mestinya bagian ganti rugi atas pembebasan lahan, ialah sebesar kisar 6.4 miliar rupiah, tukasnya.
Dirinya menduga, hal ini ada campur tangan oknum Mafia Tanah yang bermain." Besar harapan kami, Pemerintah bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan kami mendukung penuh program Bapak Presiden Joko Widodo bersama Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto (ATR/BPN) yang akan memberantas Oknum Mafia Tanah sampai ke akar-akarnya.
Diceritakan oleh Maria Taramen ketua YKTI (LSM setempat) yang turut mendampingi kedua perempuan asal Minahasa Utara itu, saat diwawancarai, katakan dirinya berharap Bapak Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo pun berkenan membantu dan menangani aduan masyarakat perihal indikasi penyalahgunaan anggaran negara.
" Tapi kok, anggaran pembangunan waduk Kuwil yang menelan anggaran sebesar 1.9 triliun. Masih ada warga yang tidak memperoleh ganti rugi ?," Ujarnya penuh tanda tanya.
Beberapa kali telah diadakan 'hearing', akan tetapi kok bisa tutup mata seakan akan menerima persoalan seperti ini, timpal Maria (Niko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar