DI SIMPANG JALAN PILPRES 2024

 

Penulis : A. Najib

Kabid Hub. Eksternal Grha Putih

JAKARTA, khatulistiwa news (08/09) - Babak baru demokrasi di Indonesia dimulai tahun 2004 ketika rakyat Indonesia diberi peluang untuk memilih presiden secara langsung. Pemilu pun ada dua, memilih caleg dan memilih capres. Partisipasi politik semakin melebar dan mempersempit ruang "dagang sapi" di parlemen karena presiden sebagai representasi eksekutif kini dipilih langsung oleh rakyat. 

Dari pilpres pertama dan kini menjelang pilpres yang kelima, sepanjang hampir 20 tahun boleh dikata bangsa ini telah melewati tahapan atau episode pilpres yang semakin hari semakin krusial. 

Episode pertama pilpres ditandai dengan euforia reformasi dimana demokrasi seperti terlahir kembali yang disambut dengan gegap gempita. Nyaris semua orang menjadi politisi, dan banyak orang merasa mampu menjadi presiden. Ada lima pasang capres dalam pilpres pertama ini. Suatu jumlah yang dirasa cukup berlebih untuk sebuah pesta demokrasi jika mengingat budget yang harus ditanggung negara. Itu belum termasuk biaya yang harus ditanggung sendiri oleh kandidat untuk kampanye dan sosialisasi. 

Babak baru demokrasi ini benar benar mengerahkan ilmu dan seni marketing yang sebelum ini tidak pernah terpakai dalam rumus politik di Indonesia. Boleh dibilang era ini adalah dimana capres diibaratkan barang dagangan yang harus dikemas, dibranding, untuk mendapat simpati pasar. Inilah pilpres era pencitraan. Dan pemenangnya adalah SBY yang berhasil membangun citra dengan gesture simpatik dan drama playing victim. Dengan cara ini, SBY berhasil memenangkan dua kali pilpres. 

Episode kedua adalah episode pilpres dengan politik identitas. Sebetulnya ada yang patut disyukuri pada episode pilpres tahun 2014, karena hanya memunculkan dua kandidat presiden saja. Jumlah ideal untuk pesta demokrasi. Tapi di era ini sedang booming medsos. Dan layaknya pisau, medsos juga bermata dua yang bisa positif,  juga bisa negatif. Dan sayangnya, seperti kita ketahui, medsos dalam periode pilpres kali ini justru digunakan untuk tujuan negatif. Menebar hoax, fitnah, ujaran kebencian dan caci maki yang sangat tidak etis demi tujuan politik.

Politik identitas seolah menemukan momentumnya saat pilkada DKI 2017, dimana dua kandidat gubernur diframing seolah mewakili entitas kandidat dari sisi etnisitas, agama maupun ideologi. Tepatnya, Anis seolah mewakili Islam dan Ahok itu Cina non muslim. Artinya, Ahok itu double minority yang tidak pantas memimpin daerah yang mayoritas muslim. Kulminasi dari politik ini adalah terbentuknya gerakan 212 yang tidak saja mengalahkan Ahok sebagai incumbent gubernur DKI saat itu, tapi juga menyeret Ahok ke meja hijau yang berakhir dengan pemenjaraan Ahok. 

Mantan rektor UIN Jakarta, alm. Azyumardi Azra menyebut gerakan 212 itu sebagai "congregation of evil", karena jelas hanya menggunakan agama sebagai instrumen politik jangka pendek.

Agama yang seharusnya menjadi landasan etis moral dalam bersikap dan bertindak, justru hanya digunakan untuk simbol dan alat justifikasi politik praktis tanpa menghiraukan efek negatifnya seperti terpolarisasinya masyarakat dalam kategori "cebong dan kampret". Masyarakat yang terbelah ini memakan banyak korban. Ada pertemanan dan persaudaraan yang terputus. Ada rumah tangga yang pecah. Bahkan ada yang berpindah agama akibat tekanan polarisasi ini. 

Sejatinya politik identitas itu bersumber pada eksklusivitas, yang menurut Alissa Wahid memiliki watak anti kebhinekaan, anti demokrasi, dan anti nasionalisme. Anti kebhinekaan karena identitas politiknya hanya mementingkan kelompoknya saja. Anti demokrasi karena mengabaikan kesetaraan atas dasar narsisme kelompok. Dan anti nasionalisme karena mengabaikan realitas bangsa ini yang dibangun atas dasar kesepakatan kelompok yang berbeda beda. 

Bukan sesuatu yang mustahil jika terus dibiarkan, politik identitas dengan gerakan populisme agama yang semula adalah gerakan kecil akan terus berkembang ke arah pertumpahan darah. 

Tentu kita tidak ingin semua itu terjadi. Tapi gerakan mereka tidak pernah surut. Ancaman politik identitas itu akan tetap ada meski suara kelompok pengusungnya belakangan ini seperti surut, setidaknya di jagat maya. Boleh jadi secara diam diam mereka sedang mengkonsolidasikan diri untuk merebut suara di gelaran pemilu 2024 nanti, baik di pileg maupun pilpres. Mereka bisa saja menginang pada parpol dan capres tertentu yang kita semua sudah tahu rekam jejak parpol maupun capres yang pernah didukung kelompok ini. 

Episode pilpres selanjutnya mungkin terlalu dini untuk dikategorikan karena baru akan berlangsung di Februari 2024 nanti. Namun dari dinamika pencapresan dan pasang surutnya gelombang koalisi yang mudah berubah ini, rasanya tidak terlalu sulit untuk menyebut bahwa episode pilpres mendatang adalah episode pengkhianatan. Berawal dari Surya Paloh dengan Nasdem nya yang mencapreskan Anis Baswedan. Dengan ini Nasdem seperti mengkhianati kabinet yang saat ini tengah bekerja. Lalu kemudian Muhaimin Iskandar dengan PKB nya yang keluar dari koalisi Gerindra untuk bergabung dengan Nasdem. Dengan ini, Prabowo dan Gerindra merasa dikhianati Muhaimin, dan di sisi lain ada Demokrat yang mengharap putra mahkotanya, AHY bisa bersanding dengan Anis sebagai cawapres, juga ikut merasa dikhianati oleh rekan koalisinya, Nasdem. 

Dengan melihat kondisi diatas, rasanya kita patut waspada akan ancaman demokrasi dan kebangsaan kita. Steven Levitski & Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die, mengingatkan bahwa demokrasi akan mati justru di balik kotak suara pemilu. Matinya demokrasi pasca perang dingin bukan lagi lewat kudeta militer dan dalam sekejap, konstitusi dan demokrasi dihentikan detak jantungnya. Sekarang berbeda. Demokrasi akan mati berlahan secara kasat mata justru di tangan pejabat yang  terpilih secara demokratis dan konstitusional. 

Kelompok anti demokrasi akan menunggangi demokrasi itu sendiri dengan merobohkan konstruk kebangsaan untuk tujuan politiknya. 

Rasanya tidak berlebihan jika pilpres 2024 adalah sebuah simpang jalan sejarah bangsa ini, yang jika salah menentukan arah, kita akan kembali ke era kegelapan pseudo demokrasi masa lalu. Semua perjuangan dan cita cita reformasi harus terkubur percuma. 

Ironi demokrasi yang ternyata menyediakan lingkungan yang subur untuk mereproduksi demagog yang justru akan mengancam demokrasi itu sendiri. Ancaman pada demokrasi adalah ancaman bagi kebangsaan kita sendiri. Masalahnya, seperti yang ditulis Shakespeare dalam lakon Julius Caesar, cuplikan dialog Cassius dan Brutus, "The vault, dear Brutus, is not in our star, but in ourselves..."

Jika pemilu di 2024 justru membawa arah ke kematian demokrasi, maka itu sepenuhnya adalah kesalahan kita. 

Mari bersikap dan waspada. (Niko)