Postingan
JAKARTA,Khatulistiwa News.com (04/02) - Memasuki bulan kedua tahun 2021, ditambah hampir sudah setahun pandemik Korona di dunia tak pelak mempengaruhi sektor perekonomian khususnya 'kran' ekspor dan Impor di Indonesia. Terkait hal tersebut, pengamat Ekonomi senior AEPI , Salamuddin Daeng mengingatkan bahwa pelemahan Ekspor Impor bakal berujung pada bangkrut nya APBN. Jakarta, Kamis (04/02)
Kemuka Daeng seraya memberikan analisa perekonomian Indonesia berdasarkan data BPS terkait Ekspor dan Impor sektor Migas maupun Non Migas tahun 2020 lalu terlihat kalau Ekspor menurun 2,6 persen, namun impor menurun 17,34 persen.
"Dengan ambruknya penurunan ekspor menurunkan devisa negara dari ekspor. Namun, penurunan impor menunjukkan bahwa kinerja industri sedang memburuk, mengingat 70 persen impor adalah bahan baku industri," jelasnya menekankan.
Memang, pada tahun 2020 tertera perekonomian Indonesia surplus 21,74 miliar dolar (per Januari hingga Desember 2020). Angka tersebut, lanjut Daeng menerangkan bahwa surplus yang dihasilkan oleh pelemahan ekonomi.
"Bukan surplus yang baik, dan atau bukan surplus yang bermanfaat bagi ekonomi. Justru, surplus ini melemahkan ekonomi," timpal Daeng menjelaskan.
Menurutnya, suplus sebagian besar dikontribusikan akibat penurunan Impor non Migas atau bahan baku industri tadi."Ditambah penurunan Impor Migas
, yang berarti ada penurunan kinerja ekonomi ditandai berkurangnya konsumsi BBM Indonesia secara signifikan," paparnya
Kemukanya hal terpenting adalah bahwa keadaan 2021 bakal tidak akan jauh berbeda dengan 2020. Ekonomi masih akan melemah."Belum ada tanda tanda pandemi (korona) akan berakhir. Bahkan kian parah. Ditambah dengan bencana alam dan lain lain," kata Daeng.
"Nah, yang jadi masalah terbesar akibat pelemahan ekonomi adalah semakin merosotnya penerimaan negara dari pajak. Akibatnya pemerintah terancam bangkrut," imbuh Daeng memprediksikan.
Sementara, ungkapnya kembali bahwa untuk mendapatkan Hutang luar negeri bukan hal yang mudah. Pemerintah telah menarik utang besar dari dana masyarajat dalam negeri. Seperti misalnya, yakni dana deposito dan dana publik digunakan untuk membiayai APBN.
"Namun, ini bakal mewariskan utang yang sangat besar kepada masyarakat. Karena dana masyarakat dipakai untuk menutup defisit APBN," bebernya.
"Di sisi lain, sejauh ini Utang luar negeri (ULN) pemerintah naik jadi US$ 203,7 miliar atau Rp. 2.850 triliun pada November 2020. Sementara, laporan sampai Desember belum publish. Dengan demikian Utang Pemerintah dari dalam dan luar negeri mencapai Rp. 6.050 triliun," paparnya.
Yang mana, surat utang negara (SUN) atau disebut utang dalam negeri sampai dengan Desember 2020 mencapai Rp. 3.210 triliun. Dalam tahun 2020 masa pandemi, utang dalam negeri pemerintah bertambah sekitar 1.000 triliun (seribu trilun). Utang luar negeri pemerintah tidak bertambah secara significant. Sulit bagi pemerintah mendapatkan pinjaman luar negeri secara bilateral maupun multilateral saat ini, pungkas Daeng menutup pernyataan singkatnya.(Niko,)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar