SPRI Sambangi Gedung Kemensos Perihal Implementasi Kebijakan PKH dan BPNT

 

JAKARTA, Khatulistiwa news (24/03) - Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) sambangi dan gelar aksi di depan gedung Kemensos RI, pada Kamis (24/03). Adapun aksi unjuk rasa mengusung tema terkait Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jakarta

Pihak Pendemo dari SPRI menilai berdasarkan survei dan pengamatan kami. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih banyak masalah. Pertama, kevalidan data. Data dan proses pemutakhiran masih bermasalah. Masih ditemukan keluarga penerima manfaat yang tidak masuk dalam daftar sasaran (DTKS). pemutakhiran masih lemah dari sisi keterbukaan dan pertanggungjawaban Publik.

Mamat sampaikan, demo tentang data Bansos NOL yang kami ajukan, dan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

" Tidak tepat sasaran dan banyak keluarga miskin yang tidak mendapatkan. Alokasi anggaran untuk PKH menhanya cakup 10 Juta Keluarga. keluarga miskin yang tidak tercakup," ujar Mamat, salah seorang koordinator saat aksi demonstrasi berlangsung diwawancarai wartawan di lokasi.

Sementara, lanjut Dika yang juga merupakan salah seorang pendemo menyebutkan, Akibatnya tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan dasar pangan. Imlah mengapa PKH-BPNT bagi kami baru memberikan setetes air di tengah kemarau panjang, belum memberikan penyegaran terhadap kehidupan rakYat mlskm. Kami juga menerima banyak laporan dari warga terkait Saldo Kosong (BPNT). 

" Selain hal tersebut, kami mencatat sistem penanganan pengaduan tidak berjalan efektif. Warga yang melapor hanya disuruh bersabar. Tanpa mendapat informasi yang jelas. Masih terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak memahami program. Sistem Informasi dan penanganan pengaduan belum efektif," paparnya

Dalam hal pendaftaran DTKS kami mencatat beberapa masalah, antara lain: 

1. Dibeberapa daerah proses pendaftaran belum terbuka. Masih banyak warga yang tidak mengetahui jadwal pemutakhiran DTKS. 

2. Warga yang sudah mendaftar tidak terinformasi tahapan (proses) pemutakhiran. 

3. Banyak kelurahan yang belum menjalankan Musyawarah penetapan DTKS. 

4. Umumnya kelurahan yang menjalankan musyawarah DTKS, tidak mengumumkan hasilnya secara terbuka. 

5. Mekanisme pemeringkatan DTKS menggunakan PMT perlu ditinjau ulang. Harus ada ruang bagi warga untuk dapat terlibat memberikan masukan. 

" Kami mencatat Implementasi Kebijakan PKH-BPNT masih penuh masalah. Semoga melalui seminar ini terjadi perbaikan yang komprehensif. Kami berharap ada perbaikan secara menyeluruh. Kami berharap reformasi perlindungan sosial untuk rakyat miskin berdampak baik pada warga miskin. Harapan ke depan adanya koordinasi dan integrasi yang baik antara pusat dan daerah dalam hal Kebijakan PKH-BPNT," pungkasnya.

Di tengah aksi demontrasi, beberapa orang perwakilan M. Tri Istanto, Mulyana, Suryati, Didi Rahmat, dan Yuna diterima masuk Pihak Kemensos RI, diwakili oleh Bpk. Ruben (Sekretaris Perlindungan Jaminan Sosial) di ruangan Sekretaris Ditjen Linjamsos Kemensos RI Kisar pukul 11.38 wib siang tadi. Aksi demonstrasi berlangsung tertib dan kondusif.(Niko)